{"pages":[{"id":1,"text":"Hasil Keputusan\rBahtsul Masa’il Wustha XV\rSe Madura-Jawa\rPondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil\rDalam Rangka Memperingati\rHaul Ibu Nyai Hj. Sumtin Binti Husnawiyah Ke-20\rJum’at – Sabtu 28-29 November 2025 / 08-09 J. Akhir 1447\rKOMISI A\rJalsah Ula\rNotulen ... Moderator ... Perumus ... Mushahih\rUst. Moh. Hatim An-Nafis\rUst. Ainul Yaqin, S.E ... Ust. MN Hidayat, S.H ... Ust. Moh. Tuba, M.Pd\rUst. Syafi’i Junaidi\rUst. Mufti Shohib, M.H\rUst. Abdul Khaliq ... KH. Muhibbul Aman Ali\rBELI DUA GRATIS SATU | Sa’il: Panitia BMW XV\rDeskripsi Masalah:\rDalam dunia bisnis modern, strategi promosi merupakan salah satu cara utama untuk menarik minat konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Salah satu bentuk promosi yang cukup populer, khususnya di kalangan usaha minuman kekinian, adalah promo “Beli Dua Gratis Satu”. Program semacam ini biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli karena memberikan keuntungan langsung berupa bonus produk.\rNamun, di era digital saat ini, bentuk promosi tersebut sering kali dikaitkan dengan aktivitas media sosial dan penilaian daring (online rating). Salah satu contoh yang menarik datang dari merek minuman Tea Break.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Tea Break dikenal sebagai salah satu gerai minuman kekinian yang memiliki banyak cabang dan menyasar segmen anak muda. Dalam salah satu program promosinya, Tea Break menawarkan penawaran “beli dua gratis satu”, dengan syarat pembeli harus mengikuti akun Instagram resmi Tea Break dan memberikan rating bintang lima di Google, biasanya disertai komentar atau ulasan positif. Setelah pembeli menunjukkan bukti bahwa syarat tersebut telah dipenuhi, pihak kasir kemudian memberikan satu minuman tambahan secara gratis.\rDari sisi pemasaran, strategi ini dinilai sangat efektif. Dengan semakin banyaknya ulasan positif dan rating tinggi di Google, reputasi toko meningkat pesat di dunia digital. Dalam sistem pencarian Google Maps, gerai dengan rating tinggi dan banyak ulasan positif akan lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain, sehingga peluang menarik pelanggan baru juga meningkat. Rating tinggi juga menumbuhkan kepercayaan publik, sebab calon pembeli biasanya lebih yakin untuk mencoba produk yang telah banyak direkomendasikan.\rNamun, di balik efektivitas strategi tersebut, muncul fenomena sosial dan moral yang menarik untuk dikaji. Tidak semua ulasan bintang lima yang diberikan pembeli benar-benar mencerminkan pengalaman nyata. Sebagian pelanggan memang menilai produk secara jujur karena puas dengan rasa dan pelayanan, tetapi tidak sedikit yang memberikan rating tinggi semata-mata untuk mendapatkan bonus minuman gratis. Dengan demikian, motivasi pemberian rating sering kali tidak lagi berdasarkan pengalaman objektif terhadap produk, melainkan karena dorongan imbalan promosi.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Fenomena ini menimbulkan perbincangan dari sisi etika dan nilai kejujuran. Sebab, ulasan di Google sejatinya berfungsi sebagai bentuk testimoni publik yang membantu orang lain dalam menilai kualitas suatu produk atau tempat usaha. Ketika ulasan tersebut diberikan bukan berdasarkan pengalaman yang sebenarnya, tetapi karena adanya imbalan tertentu, maka muncul pertanyaan : apakah penilaian semacam itu masih dapat disebut sebagai bentuk kejujuran? ju’alah\rDi sisi lain, dari perspektif pelaku usaha, pemberian bonus seperti ini dianggap wajar dan tidak merugikan siapa pun. Pelanggan tetap memperoleh minuman sesuai harga yang dibayar, sedangkan tambahan produk diberikan sebagai bagian dari strategi promosi yang sah. Akan tetapi, dari sisi moral konsumen dan dampaknya terhadap kepercayaan publik, praktik ini menimbulkan dilema antara keinginan memperoleh bonus dan kewajiban menjaga kejujuran dalam memberikan penilaian publik.\rPertanyaan:\rApakah diperbolehkan bagi sebuah usaha minuman seperti Tea Break mengadakan promosi “beli dua gratis satu” dengan syarat memberikan rating bintang lima di Google?\rJawaban:\rDiperbolehkan dan termasuk akad jual beli dengan syarat, apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan akad jual beli dan bonus termasuk mabi’ biasa bukan iwad dari pada pemberian rating.\rReferensi:\rبغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن عمر باعلوي الحضرمي، ص: 126","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(مسئلة ي) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل فى مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة.\rفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة 317]\rيصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة: كبعتك ذا يكذا أو هو لك بكذا وملكتك أو وهبتك ذا بكذا وكذا جعلته لك بكذا إن نوى به وقبول من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك كاشتريت هذا بكذا وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت هذا بكذا. وذلك لتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم : \"إنما تراض ابن ماجه رقم 2185 .عن والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضي.\rفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة والبيوعُ جمعُ بَيع، والبَيعُ لغةً مُقابلةُ شيءٍ بشيء، فدخل ما ليس بمال كخمر؛ وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه: أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. فخرج بمعاوضة القرضُ، وبإذن شرعي الربا. ودخل في منفعة تمليكُ حق البناء، وخرج بثمنٍ الأجرةُ في الإجارة؛ فإنها لا تسمى ثمنا. (البيوع ثلاثة أشياء): أحدها (بيع عين مشاهدة) أي حاضرة (فجائز) إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسليمه، للعاقد عليه ولاية. ولا بد في البيع من إيجاب وقبول؛ فالأول كقول البائع أو القائم مقامه: «بعتُك وملكتُك بكذا»؛ والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه: «اشتريت وتملكتُ» ونحوهما. (و) الثاني من الأشياء (بيع شيء موصوف في الذمَّة) ويسمى هذا بالسلم (فجائز إذا وجدت) فيه (الصفة على ما وُصف به) من صفات\rPertanyaan:\rBagaimana status hukum bonus minuman gratis tersebut menurut pandangan fikih?\rJawaban:\rIdem\r2. ANTARA FIQH DAN REGULASI: MENAKAR LARANGAN MENIKAH SAAT MASA IDDAH BEKAS ISTRI | Sa’il: PP. Lirboyo\rDeskripsi Masalah:\rDalam khazanah fikih Islam, masa iddah adalah sebuah kewajiban syar’i yang secara tegas melekat pada pihak perempuan. Masa ini bukan sekadar penantian saja, melainkan waktu yang secara hukum dan moral diperuntukkan untuk menjaga kehormatan, kejelasan nasab, serta membuka peluang rujuk bagi pasangan yang masih mungkin bersatu kembali. Oleh karena itu, larangan menikah dalam masa iddah ditujukan khusus kepada perempuan, bukan kepada laki-laki.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Namun, terdapat dua kondisi khusus di mana seorang laki-laki juga diwajibkan menunggu selesainya masa iddah mantan istrinya sebelum menikah lagi. Hal ini dijelaskan dalam kitab I‘anatut Thalibin karya Sayyid al-Bakri bin Muhammad Syahta Dimyathi.\rفلا عدة عليه قالوا إلا في حالتين الأولى ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعيا وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها الثانية ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهن رجعيا وأراد التزوج بخامسة فلا يجوز له ذلك في الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة.\rDua kondisi di mana laki-laki harus menunggu masa iddah talak raj‘i dengan istri yang belum habis masa iddahnya yaitu pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj‘i (talak satu atau dua) dan belum habis masa iddahnya, ia tidak diperkenankan menikahi perempuan lain yang haram disatukan dengannya dalam satu ikatan pernikahan, seperti saudari mantan istrinya. Hal ini karena selama masa iddah, mantan istri masih berstatus sebagai istri secara syar‘i. Kedua, memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya dengan talak raj‘i Seorang laki-laki yang memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya dengan talak raj‘i tidak diperkenankan menikahi perempuan lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap batasan jumlah istri yang diperbolehkan dalam Islam.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak bain kepada istrinya yang memutus hak rujuk kecuali dengan akad baru dalam pandangan fikih tidak dibebani larangan untuk menikah kembali dengan perempuan lain. Selama tidak terjadi pencampuran nasab atau penipuan status, tidak ada kewajiban syar’i bagi laki-laki untuk menunggu hingga masa iddah bekas istrinya berakhir. Dalam kasus talak ba’in, lebih-lebih lagi, karena hubungan hukum telah putus total, masa iddah yang dijalani istri lebih bersifat sebagai masa tunggu yang berdiri sendiri, tanpa ada sandaran hukum kepada mantan suaminya. Namun dalam kasus talak raj’i.\rNamun, dinamika sosial dan kompleksitas hukum administrasi di Indonesia telah mendorong negara untuk mengambil langkah kehati-hatian yang berbeda. Melalui Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, negara menetapkan bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan perempuan lain selama masa iddah bekas istrinya masih berlangsung entah masa iddah tersebut dari talak raj’i ataupun ba’in. Kebijakan ini bukan semata-mata untuk membatasi hak individu, tetapi lebih sebagai bentuk perlindungan hukum, pengendalian sosial, dan penguatan administrasi pernikahan.(1)\r__________\r(1) https://drive.google.com/file/d/1CHB7JDCs7SEQOBWdNiygznh0GvWuFgsr/view?pli=1","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Setidaknya terdapat tiga pertimbangan utama yang mendasari larangan ini. Pertama, untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung, terutama dalam kasus talak raj’i di mana rujuk masih dimungkinkan. Kedua, untuk memberikan ruang refleksi bagi pasangan yang bercerai agar dapat menimbang kembali kemungkinan membangun kembali rumah tangga yang telah retak. Ketiga, sebagai upaya untuk menghindari kekacauan pencatatan pernikahan yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.\rPembahasan mengenai iddah bagi laki-laki, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Agama, mendapatkan penguatan dari sejumlah pemikir kontemporer. Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq menekankan bahwa iddah pada hakikatnya merupakan masa transisi yang tidak hanya mengikat pihak perempuan, melainkan juga mantan suami. Masa tersebut lahir sebagai dampak dari perceraian, baik karena talak maupun cerai mati, yang telah memperoleh kekuatan hukum melalui putusan Pengadilan Agama(1). Dengan demikian, iddah dipahami sebagai ruang jeda hukum yang sah dan berfungsi menata kembali tatanan kembali pasca-pisah.\r__________\r(1) Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Graha cipta, 2005, hlm 67.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Sementara itu, Siti Musdah Mulia memandang iddah dari sudut pandang lain. Menurutnya, iddah tidak semata berkaitan dengan seksualitas dan kemungkinan kehamilan, melainkan juga menyentuh psikologis, serta solidaritas sosial terhadap anak dan keluarga pasangan.(1) Dalam perspektif ini, iddah merupakan fase pemulihan batin, proses perenungan, dan ruang untuk merawat harmoni keluarga yang terdampak perceraian.\rDalam konteks ini maka, negara tampak mengambil pendekatan yang lebih luas memperluas subjek larangan sebagai bentuk taqyid al-mubah (pembatasan hal yang secara asal mubah) demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, kita dihadapkan pada suatu persimpangan antara norma fikih dan norma negara, yang membuka ruang luas untuk diskusi mendalam.\rPertanyaan:\rApakah langkah negara memperluas larangan menikah bagi laki-laki seperti dalam deskripsi dapat dikategorikan sebagai bentuk siyasah shar‘iyyah yang sah, atau justru melampaui batas otoritas dalam wilayah ibadah dan munakahat yang telah diatur syariat secara rinci?\rJawaban :\rMauquf\rJalsah Tsani\rNotulen ... Moderator ... Perumus ... Mushahih\rUst. Moh. Hatim An-Nafis\rUst. Ainul Yaqin, S.E ... Ust. Zamzami ... Ust. Moh. Tuba, M.Pd\rUst. Syafi’i Junaidi\rUst. Mufti Shohib, M.H\rUst. Abdul Khaliq ... KH. Muhibbul Aman Ali\r3.…TRANSPARANSI YANG TERSISIH DI BALIK BANTUAN | Sa’il : PP. Mamba’ul Ulum Bata-bata\rDeskripsi Masalah:\r__________\r(1) Siti Musdah Mulia, Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm 170.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Dalam pelaksanaan program bantuan keuangan dari pemerintah yang ditujukan bagi siswa, proses pengurusan biasanya diambil alih sepenuhnya oleh pihak sekolah. Mulai dari pendaftaran penerima, pengumpulan data, pengurusan dokumen ke bank, hingga penyediaan transportasi dan konsumsi bagi siswa selama proses pencairan—semuanya diatur dan dijalankan oleh pihak sekolah.\rSekilas, langkah ini tampak membantu karena siswa tidak perlu direpotkan dengan urusan administrasi. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan baru. Setelah dana bantuan dicairkan, pihak sekolah kerap melakukan pemotongan dari jumlah uang yang seharusnya diterima siswa. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai kompensasi atas jasa dan biaya yang telah dikeluarkan, seperti transportasi, konsumsi, serta pengurusan administrasi. Sebagai contoh, dari total bantuan sebesar Rp700.000, siswa hanya menerima Rp500.000, sedangkan sisanya diambil oleh pihak sekolah.\rPermasalahannya, pemotongan tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan di awal. Pihak sekolah menentukan jumlah potongan secara sepihak, bahkan terkesan sewenang-wenang, tanpa melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, banyak siswa merasa keberatan karena hak mereka berkurang tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan dana.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, ketika siswa penerima bantuan tidak dapat hadir saat pencairan, pihak sekolah menunjuk siswa lain sebagai wakil untuk mengambilkan uang bantuan tersebut. Anehnya, siswa yang menjadi wakil tersebut terkadang mendapatkan bagian dari uang bantuan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari penerima yang sebenarnya. Praktik semacam ini semakin menimbulkan kesan bahwa pengelolaan dana bantuan dilakukan secara tidak adil, tidak transparan, dan tidak profesional.\rPertanyaan:\rBagaimana status akad antara pihak siswa dengan pihak pengelola sekolah dan bagaimana hukum uang yang di ambil oleh pihak sekolah ?\rJawaban:\rTidak diperbolehkan karna termasuk ahdu malil ghoir lil batil\rReferensi:\rالتفسير المنير جزء 2 ص 163\r(ولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع. والمراد بالأكل الأخذ والإستيلاء وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل. وأكل المال بالباطل له وجهان: الأول أخذه على وجه الظلم كالسرقة والغصب ونحو ذلك والثاني أخذه من جهة محظورة كالقمار وأجرة الغناء ونحو ذلك من سائر الوجوه التي حرمها الشرع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه. إهـ\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ: 244 مكتبة دار الفكر","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"[فَائِدَةٌ] أَفْتَى مُحَمَّد صَالِح الرَّيْسِ فِيْمَنْ أَرْسَلَ مَعَ غَيْرِهِ دَرَاهِمَ أَمَانَةً يُوْصِلُهَا إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيْهَا بِأَخْذِ بِضَاعَةٍ وَمَا ظَهَرَ فِيْهَا مِنْ رِبْحٍ يَكُوْنُ للأَمِيْنِ فِيْ مُقَابَلَةِ حَمْلِهِ الدَّرَاهِمَ وَإِعْطَائِهَا الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ كَاْلأُجْرَةِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُوْرَةُ مِلْكاً لِلْمُرْسِلِ وَأَذِنَ كَذَلِكَ جَازَ وَكَانَ الرَّسُوْلُ ضَامِناً وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ وَلَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهَا فِي التَّصَرُّفِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بَلْ يَضْمَنُهَا الْحَامِلُ ضَمَانَ غَصْبٍ وَالْمُرْسِلُ طَرِيْقٌ فِي الضَّمَانِ لَوْ تَلِفَتْ اهـ\r4. PELAPORAN AKUN PEMBUAT MEME BAHLIL LAHADALIA KE POLDA METRO JAYA | Sa'il: I ATM\rDeskripsi Masalah:\rPada Senin, 20 Oktober 2025, jajaran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) secara resmi melaporkan sejumlah akun media sosial kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Akun-akun tersebut diduga membuat dan menyebarkan konten meme yang menyerang pribadi dan martabat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.\rWakil Ketua Umum AMPG, Sedek Bahta, menyatakan bahwa laporan ini diajukan karena akun-akun tersebut dinilai beroperasi secara terstruktur dan masif. Ia menegaskan bahwa konten yang dilaporkan bukanlah bentuk kritik yang sehat, melainkan telah melampaui batas etika. Beberapa contoh meme yang menjadi sorotan berisi frasa seperti \"wudhu pakai bensin\" dan \"melempar Jumroh dengan batu bara\".","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Dari sisi hukum, AMPG bersama penyidik telah mengidentifikasi bahwa konten-konten tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dengan pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian, serta Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik.\rSebelum laporan polisi diajukan, AMPG mengklaim telah mengirimkan somasi terlebih dahulu. Sebagian akun disebut telah merespons positif dengan menurunkan unggahan mereka. Saat ini, terdapat sekitar lima hingga tujuh akun yang akan dilaporkan, dengan kemungkinan penambahan. AMPG masih membuka ruang mediasi bagi pemilik akun untuk menyampaikan permohonan maaf sebelum proses hukum berlanjut.\rMunculnya gelombang meme yang menyerang Bahlil Lahadalia bukanlah suatu aksi yang terjadi dalam ruang hampa. Aksi ini berakar pada kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan dan pernyataan yang dinilai kontroversial. Berikut adalah poin-poin kebijakan yang memicu kemarahan netizen:\rPemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat: Kebijakan ini menuai kritik tajam dari para pegiat lingkungan dan masyarakat. Raja Ampat merupakan kawasan yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dan merupakan destinasi wisata unggulan. Pemberian izin tambang di kawasan yang sensitif secara ekologis ini dinilai mengancam kelestarian alam dan masa depan pariwisata daerah. Netizen melihat kebijakan ini sebagai bentuk eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Kebijakan BBM Swasta yang Menggunakan Infrastruktur Pertamina: Kebijakan ini dipersepsikan publik sebagai bentuk \"penjualan\" aset negara dan memberikan keistimewaan kepada perusahaan swasta dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun menggunakan uang rakyat. Kekhawatiran utama adalah bahwa kebijakan ini dapat mengakibatkan ketimpangan dan berpotensi merugikan BUMN milik negara.\rPernyataan dan Kebijakan Lain yang Dianggap Tidak Populer: Selain dua isu besar di atas, akumulasi dari berbagai pernyataan dan kebijakan Bahlil lainnya yang dinilai tidak aspiratif juga turut menyulut kekecewaan. Netizen merasa bahwa suara kritik mereka tidak didengarkan melalui kanal-kanal formal.\rKetika saluran kritik konvensional dianggap tidak efektif, netizen mencari cara lain agar suara mereka didengar. Meme, dengan sifatnya yang mudah dipahami, viral, dan sarat dengan unsur satire, menjadi senjata andalan. Frasa seperti \"wudhu pakai bensin\" adalah personifikasi dari kritik terhadap kebijakan energi yang dinilai tidak tepat. Sementara \"melempar Jumroh dengan batu bara\" adalah sindiran terhadap kebijakan pertambangan yang kontroversial, yang disamakan dengan perbuatan tercela.\rBagi netizen, meme adalah bentuk protes modern. Mereka berargumen bahwa yang mereka lakukan adalah kritik terhadap kebijakan pejabat publik, bukan serangan terhadap pribadi. Namun, bagi pihak yang dikritik, ketika sindiran tersebut dinilai telah melampaui batas dan bersifat penghinaan, maka langkah hukum dianggap sebagai jalan terakhir untuk menegakkan martabat.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Insiden ini menggambarkan benturan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum di ruang digital. Di satu sisi, terdapat aspirasi publik yang diekspresikan melalui budaya digital (meme). Di sisi lain, terdapat hak individu untuk dilindungi dari konten yang dianggap mencemarkan nama baik. Situasi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang efektif dari pemerintah untuk mencegah eskalasi kekecewaan publik yang berujung pada konten-konten bermasalah secara hukum. Proses hukum dan mediasi yang sedang berjalan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bijaksana.\rPertanyaan:\rBagaimana pandangan syariat tentang pembuatan Meme dengan alasan Kriktik Pemerintah zaman Modern?\rJawaban:\rDiperbolehkan sekiranya terukur dan tidak berlebihan.\rReferensi:\rالفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (6/ 377)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه، أو دينه، أو دنياه أو نفسه، أو خلقه، أو خلقه، أو ماله، أو ولده أو والده، أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته ،وعبوسه وطلاقته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك، أو يدك، أو رأسك، أو نحو ذلك. أما البدن، فكقولك: أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر . وأما الدين، فكقولك: فاسق سارق خائن ،ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة قوله : (الغيبة) أي بكسر الغين المعجمة وسكون التحتية. قوله: (ذكرك الإنسان) أي سواء كان مسلما أو ذميا والتعبير بالأخ في الآية والحديث نحو ذكرك أخاك الخ للعطف والتذكير بالسبب الباعث على تركها نعم الترك آكد في حق المسلم إنه أشرف وأعظم حرمة وسواء كان الإنسان حيا أو ميتا وسواء كان ذلك بحضرته أو غيبة. قوله : (بما فيه) خرج ذكره بما يكرهه مما ليس فيه فذلك مع كونه غيبة أيضا بهت وكذب وسيأتي ذلك في حديث مسلم قال: إن كان فيه فقد اغتبته وإلا فقد بهته المرو ليس إذ بالذكر في الحديث اللساني فقط بل هو وما يقوم مقامة من إشارة ورمز كما سيأتي في كلام المصنف . - الى ان قال-. قوله: (فأما البدن) أي ما من شأنه أن يكرهه الإنسان من أوصاف البدن وتقدم عن الأذرعي إن ذكر نحو الأقرع والأعمش والأصفر والأسود وعيب العمامة والوالدابة ونحو ذلك أخف من الوصف بالفسق والفجور والظلم وعقوق الوالدين والتهاون بالصلاة ونحو ذلك وإنه تردد بين كون الأول من الصغائر والثاني من الكبائر لما بينهما من التفاوت في الخفة والثقل أو الكل من الكبائر سدا للباب لكن يختلف عظمها وضده بحسب اختلاف مفسدتها.\rاسعاد الرفيق","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ينحصر فى ستة أسباب : الأول المتظلم فمن ظلم أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على ازالة ظلمه أو تخفيفه . الثاني الاستعانة على تغيير منكر يذكره لمن يظن قدرته على ازالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره بقصد التوصل لازالة المنكر والا كان غيبة محرمة مالم يكن جاهلا . الثالث الاستفتاء بأن يقول انت ظلمني فلان بكذا فهل يجوز له وما طريقي في خلاصي منه أوتحصيل حتى أونحو ذلك، والأفضل أن يهم، فيقول ماتقول في شخص أوزوج كان من أمره كذا ، وانما جاز التصريح باسمه لان اتى قديدرك من تعيينه معنى لا يدركه من ابهامه . الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصحه لجرح الرواة والشهود والمسنفين والمتصدين لافتاء أو علم أوقراءة مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة اليها ووسرا فتجوز اجماعا بل تجب وكأن يشيروان لم يستشر على مريد تروج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أودنيوي وقد علم في ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أوطمع أرغبر ذلك كفقر في الزوج بترك تزوجه ثم ان اكتنى بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه ، وان توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كاباحة ميتة المضطر ولا بد أن يقصد بذلك بدل النصيحة لله دون حظ آخر وكثيرا ما يغفل عن ذاك ومن ذلك أن يعلم في ذي ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله راولية غيره أو على نصحه حه وحثه على الاستقامة . الخامس أن يتجاهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين وشربة المهر ظاهرا وذي الولايات الباطلة فيجوز ذكرهم بما تجاهروا به دون غيره فيحرم ذكرهم بعيب آخر الا أن يكون له سبب ر عامر السادس التعريف بنحو لقب كالأعمن والأهم والإقرع والأعور فيجوز وان أمكن تعريفه بغيره وتعريفه به على جهة التعريف لا التنقيص والأولى بغيره ان سهل وأكثر","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"هذه الأسباب الستة مجمع عليه ويدل لها من اللي أحادية صحيحة مشهورة فروع الأول : سئل الحوالي سية الكافر قاب، هي في حق الملم محذورة الثلاث علل الا يذاء وتنقيص ماخلقه تعالى وتضييع الوقت بما لا يعنى والاولى تقتضى التحريم والثانية الكراهة والثالثة خلاف الأولى : وأما الذي فكاسلم فيما يرجع المتظلم من الإيذاء لان الشرع عصم دمه وعرض الخادم\rالموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 230)\rقال ابن حجر الهيتمي : السخرية : الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص يوم يضحك منه ، وقد يكون بالمحاكاة بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإيماء ، أو الضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو غلط ، أو على صنعته ، أو قبيح صورته (3) .فمن ارتكب شيئا من التحقير مما هو ممنوع كان قد ارتكب محرما يعزر عليه شرعا تأديبا له .وهذا التعزير مفوض إلى رأي الإمام ، وفق ما يراه في حدود المصلحة وطبقا للشرع ، كما هو مبين في مصطلح ( تعزير ) ؛ لأن المقصود منه الزجر ، وأحوال الناس فيه مختلفة ، فلكل ما يناسبه منه . (4) وهذا إن قصد بهذه الأمور التحقير ، ، أما إن قصد التعليم أو التنبيه على الخطأ أو نحو ذلك - ولم يقصد تحقيرا - فلا بأس به ، فيعرف قصده من قرائن الأحوال\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 122\r[و] منها {محاكاة المؤمن} بقول أو فعل أو إشارة أو إيماء اذا كان فعل ذلك {استهزاء به} وقد مرّ أنه من الغيبة، وانما أفرده بالذكر للتّنبيه على المبالغة فى الزجر عنه واقتداء بالقرآن فانه بعد أن ذكر الغيبة ذكره. قال تعالى- يَاأيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ- الآية. قال القرطبى فىتفسير قوله تعالى- بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان - من لقب أخاه وسخر به فهو فاسق، والسخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه علىالعيوب والنقائص بوجه يضحك منه، وقد تكون بالضحك على كلامه اذاتخبط فيه وغلط أو علىصنعته أو قبح صورته.\rHASIL KEPUTUSAN","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"BAHTSUL MASAIL WUSTHO XII\rKOMISI B\rJalsah Ula\rNotulen ... Moderator ... Perumus ... Mushahih\rUst. Abdurrahman Wahid\rUst. Ricky Maulana ... Ust. Yasin, S.E ... KH. Ahmad Kholili Kholil\rUst. Zainal Arifin, M.Pd\rUst. Ahmadi\rUst. Munali, M.H ... KH. Agus Adibuddin Qusyairy\rKH. Mauridi MS\rPERUBAHAN WAKAF MUSHOLLA MENJADI MASJID | Sa’il: Panitia BMW\rDeskripsi Masalah:\rSebuah pondok pesantren menghadapi tantangan serius dalam hal pengawasan dan kedisiplinan santri. Permasalahan ini terutama muncul setiap hari Jumat, ketika para santri diwajibkan keluar dari lingkungan pesantren untuk menunaikan salat Jumat di masjid-masjid sekitar.\rSaat berada di luar, pengawasan pihak pesantren menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh sebagian santri untuk melakukan pelanggaran, seperti keluyuran tanpa tujuan, membolos dari kegiatan pesantren, hingga melakukan interaksi yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi pengurus pesantren, karena tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga menghambat pembinaan karakter dan akhlakul karimah santri.\rSebagai langkah antisipatif dan solutif, pengasuh pesantren mengajukan sebuah inisiatif untuk mengubah status hukum wakaf sebuah musholla yang berada di dalam kompleks pesantren menjadi masjid yang sah dan lengkap. Dengan adanya masjid ini, seluruh santri, ustadz, dan pimpinan lembaga dapat melaksanakan salat Jumat secara mandiri di lingkungan pesantren.\rLangkah ini diharapkan dapat:","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Menghilangkan keharusan santri keluar pesantren saat Jumat,\rMempermudah pengawasan, dan\rMengurangi potensi pelanggaran kedisiplinan.\rSelain itu, lokasi pesantren yang berdekatan dengan beberapa masjid lain menjadi pertimbangan tersendiri bagi pihak pengasuh untuk memiliki masjid sendiri sebagai pusat aktivitas keagamaan internal.\rDengan demikian, salat Jumat di masjid pesantren ini rencananya hanya akan diikuti oleh jamaah internal, yaitu para santri, ustadz, dan pimpinan lembaga saja.\rPertanyaan:\rApakah rencana perubahan status wakaf musholla menjadi masjid dalam rangka menampung pelaksanaan salat Jumat secara internal di lingkungan pesantren dapat dibenarkan secara fiqh?\rJawaban:\rBila tidak sampai mengubah fungsinya sebagai tempat sholat, maka menurut sebagian pendapat hukumnya diperbolehkan dengan catatan tidak bertentangan dengan ghordu(tujuan) waqif\rReferensi:\r«الموسوعة الفقهية الكويتية» (37/ 194):","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"« التَّعْرِيفُ: - الْمَسْجِدُ فِي اللُّغَةِ: بَيْتُ الصَّلَاةِ، وَمَوْضِعُ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِ الإِْنْسَانِ وَالْجَمْعُ مَسَاجِدُ (1) . وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عُرِّفَ بِتَعْرِيفَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: أَنَّهَا الْبُيُوتُ الْمَبْنِيَّةُ لِلصَّلَاةِ فِيهَا لِلَّهِ فَهِيَ خَالِصَةٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وَلِعِبَادَتِهِ (2) . وَكُل مَوْضِعٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ فِيهِ وَيُسْجَدَ لَهُ (3) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (4) . وَخَصَّصَهُ الْعُرْفُ بِالْمَكَانِ الْمُهَيَّأِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، لِيَخْرُجَ الْمُصَلَّى الْمُجْتَمَعِ فِيهِ لِلأَْعْيَادِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يُعْطَى حُكْمَهُ، وَكَذَلِكَ الرُّبُطُ وَالْمَدَارِسُ فَإِنَّهَا هُيِّئَتْ لِغَيْرِ ذَلِكَ (5) .\rمِنحة السائل بأجوبة المسائل الدكتور زين بن محمد بن حسين العيدروس الشافعي","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"باب الوقف حكم تغيير اسم الوقف سؤال (346) كان جدي السابع بنى مصلى للعبادة للناس عامة، والآن أرادوا أن يجددوا الاسم من مصلى إلى مسجد ، فهل يصح ذلك شرعا؟ الجواب / الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد :مذهب الشافعية من أشد المذاهب في الوقف من حيث الحِفاظ عليه وعدم المساس به أو تغييره ، فالمقرر تحريم تغييره ، إلا أن بعض المحققين في مذهب الشافعية من المتأخرين كالأذرعي والسبكي أجازا تغييره بشروط ذكروها وسيأتي ذكرها. والمذهب أنه متى أتى التغيير إلى تغيير الاسم مع الجنس كأن يجعل الدار بستانا أو حماما فإنهم منعوا ذلك ، بخلاف جعل حانوت الحداد حانوت قصار؛ لبقاء الاسم، وإنما المتغير النوع دون الجنس ، ولهذا رجحا جواز ذلك وتبعهما من فقهاء الشافعية كما سيأتي من كلام العلامة ابن حجر، فإذا أجازا ذلك فمن باب أولى مسألتنا والتي فيها بقاء المصلى موجودا والقصد منه عمارته بالصلوات، وتغيير اسمه فقط لا يضر مع بقاء المقصد من المصلى وهو عمارته بالصلوات ومجالس الخير بل سيكون أشملَ بصحة الاعتكاف وأجر المشي إلى المسجد وغيرهما من مقاصد المساجد، بل ليس فيه تغيير إ لا إلى الأفضل والأكمل، وهو المسجد ، وبهذا صرّح بعض علمائنا الشافعية الحضرميين بأن تغيير المسجد إلى رباط لا يصح ؛ لأن فيه تغييرا بالكلية لاسمه ومقصده الأساسي، بخلاف ما لو غيّر المصلى إلى مسجد فليس فيه تغيير في الحقيقة إلا في الاسم لا حقيقة المسمى، بل يحصل قصد الواقف وهو جدكم وزيادة، ولهذا جاء في بغية المسترشدين للمشهور نقلا عن فتاوى العلامة ابن يحيى في توسيع المسجد : (وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره) [ 124]\rالنص الوارد في حكم تجديد المساجد ص 13-14 (دار السقاف).","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"الباب الثالث في ذكر أقوال العلماء في نقض بناء المسجد والزيادة فيه. إعلم أن القائلين من الفقهاء بجواز ذلك كثيرون رعاية لمصالح المساجد وترغيبا في عمارتها إلا أن منهم من أطلق الجواز ومنهم من قيده بالحاجة والضرورة والمصلحة أو إذن الإمام أم من يقوم مقامه بالنسبة للهدم بالكلية ومنهم من أجاز الهدم الكلي ومنهم من لم يجز إلا الجزئي كما ستعرفه في الباب الرابع. وأما القائلون بالمنع فهم أقل بكثير من القائلين بالجواز ومع ذلك فلم يطلقوا المنع بل منهم من قيده بعدم الحاجة وفسره بنحو ضيق أو برد أو حر وقيد بعضهم فتح الباب في الجدار بقدر الحاجة فقط. ومن القائلين بالجواز العلامة ( أحمد بن حجر الهيتمي) فقد استظهر في فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف للمصلحة حيث بقي الإسم ونقل مثله عن الخادم وابن الرفعة والقفال. ومنهم الإمام إبن عجيل والإمام أبو شكيل فقد أطلقا الجواز ولم يقيداه بشيء بل نقل بعضهم عنهما عدم التقييد. ومنهم الشيخ أحمد بن عبدالله بلحاج وقد وسع كثيرا ولم يشترط إلا عدم زوال اسم المسجد. ومنهم بعض شراح الوسيط وقيده بوجود الحاجة وان يراه الإمام. ومنهم العلامة عبدالله بن محمد باقشير في القلائد فقد ارتضاه بغير قيد. ومنهم الفقيه عبدالله بن عمر بامخرمة فقد جزم في فتاويه بالجواز واستحسنه فيما إذا أراد أن يبنيه بأقوى وأمتن منه. ومنهم الأشخر والدوالي وشرط إذن الناظر فإن لم يوجد فيجوز لمن أراد ذلك إن كان من ذوى العدالة ورآه مصلحة. ونقل جواز تغيير الوقف بالكلية للمصلحة من عماد الدين الشريف العباسي وإن لم ينص عليه الواقف وذكر إبن دقيق العيد ارتضاه وان القاضي تاج الدين وولده صدر الدين عملا به وان المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه. ومنهم إبن الصلاح وموسى بن الزين الرداد والأذرعي. ومنهم الحبيب العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى وقيده بوجود الحاجة والضرورة وفي مجموع الجد طه بن همر ما يدل على الجواز. ومنهم","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"العلامة الكردي وقيده بالحاجة وإذن الناظر . ومنهم العلامة الحبيب عبد الرحمن بن على بن عمر بن سقاف ونقله عن بافقيه وبالحاج وابن ظهيرة عند الحاجة وعن كثير غيرهم. ومنهم العلامة مفتي تريم الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب وقال إذا اقتضت الضرورة ومثلها الحاجة والمصلحة وأيده شيخه العلامة الحبيب عبد الرحمن ابن محمد المشهور بما لا مزيد عليه\rالفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 264)\rوسئل عن نقض المسجد وتوسيعه هل يجوز فأجاب بقوله جوزه ابن عجيل اليمني ومنعه الأصبحي وقال بعض شراح الوسيط يجوز بشرط أن تدعو الحاجة إليه ويراه الإمام أو من يقوم مقامه فقد فعل في مسجد مكة والمدينة مرارا في زمن العلماء والمجتهدين ولم ينكر على ذلك أحد\rبغية المسترشدين (ص: 131)\rويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ، ثم الحاكم الأهل ، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف ، لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه\rالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (6/ 302)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":". وفي \"فتاوى القفال\" أنَّه يجوز أن يُجْعَلَ حانوتُ القصَّارِين للخَبَّازِين، وكأنَّه احتمل تغْيير النَّوْع دون تغيير الجِنْس (3). ولو هَدَم الدَّارَ والبُسْتانَ مُتَعَدٍّ، أخذ منه الضَّمَان، وبنى به أو غَرَس؛ ليكون وَقْفاً مكَانَ الأوَّل، ولو انهدم البِنَاء، وانقلعت الأشجارُ تستغل الأرْض بالإجارة ممَّن يزرعها، أو يضرب فيها خيامه، ويبني ويغْرس من غلَّتها، ويجوز أن يقرض الإمام المتولِّي من بيت المال، أو يأذن له في الاستقراضِ، أو الإنفاقِ علَى العَمَارَةِ من مالِ نفْسِه بشرط الرجوع، وليس له الاستقراضُ دُون إذْن الإمَامِ.\r(3) قال في الخادم: للضابط في المنع تبدل الاسم قال القاضي والمتولي وكذا لا يجعل الأرض داراً ولا بستاناً، فإن فعل وجب رده إلى ما كان. قال القاضي: ولا خلاف فيه، وعدى ذلك إلى ما لو ضرب وعمى ومنه يعلم أن الأرض المحتكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبنى عليها إلا نظير ما كان. قال العلامة ابن الرفعة: وكان شيخنا الشريف عماد الدين العباسي يقول: إذا اقتضت المصلحة أن يغير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة وقفه، جاز ذلك، وإن لم ينص عليه الواقف بلفظ؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حال الوقف لأثبته في كتاب وقفه. وقال الشيخ أبو الحسن السبكي: الذي أراه الجواز بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون يسيراً لا يغير مسمى الوقف. الثاني: ألا يزيل شيئاً من عينه، بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز؛ لأن الأصل الذي نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه. الثالث: أن تكون مصلحة الموقف.\rالفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 153)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ا هـ وقد صرح بذلك القفال فقال لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن الرفعة ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه. وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام فقال عن ابن الرفعة بعد قوله في كتاب وقفه وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في العلم والدين بالمحل الأعلى وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال كان والدي يعني الشيخ مجد الدين يقول كان شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن الرفعة فأشعر هذا الكلام من ابن دقيق العيد برضاه قال في التوسط قال السبكي وكان","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"هذا الرجل قدوة زمانه في العلم والدين فلذلك اغتبط بما استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) أن يكون يسيرا لا بغير ( ( ( يغير ) ) ) مسمى الوقف الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل ( ( ( ينتقل ) ) ) بعضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا هـ زاد في الخادم الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم المكي لا حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز\rمجموع فتاوي ص :180-181","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"اذا علمت ما ذكر تحققت ان هدم المسجد المذكور في السؤال جائز بأربعة شروط: (الاول) أن تدعو الحاجة إليه، قال العلامة محمد بن عمر العفيف الحضري تلميذ ابن حجر في فتاويه : والحاجة المجوزة لهدم المسجد ما عاد نفعه على نحو المصليين من دفع ضيق أو نحو حر وبرد وعلى المسجد من نحو خوف سقوط جدار وغير ذلك مما يدخل تحت الحاجة والمصلحة.(الثاني) أن يكون المعاد مسجدا يطلق عليه اسم المسجد لا غيره من رباط أو حانوت ونحوها لتصريح عبارة التحفة والنهاية بامتناع تغير الوقف بما يغير الاسم دون ما لا يغيره فيجوز وإن قدم ماكان مؤخرا أو أخر ما ما كان مقدما أو جعل ما كان محرابا صحنا أو رحبة أو عكسه والدليل ما ذكرنا من كلامهم ما سبق عن التحفة والنهاية من ضابط التغيير الممتنع وهو ما غير الإسم والجائز وهو ما بقي من الإسم والتقديم والتأخير وجعل المحراب ما ذكرنا وعكسه يبقى معه اسم المسجد وإن حدث معه اسم الصحن والرحبة لأنه نوع لاجنس (الثالث) ان لا يترك شيئا من الأرض المهدوم عن إدخالها في المسجد بل يستوعبها وله الزيادة عليها لأن في ترك شيئ منها تغييرا لإسم المتروك وقد علمت امتناعه مما سبق وأما الزيادة فجائزة لقول إبن حجر في العبارة السابقة في فتاو يه : يجوز نقض المسجد وتوسيعه. (الرابع) ان يأذن الإمام او القائم مقامه في ذلك على تفصيل . وهو ان الزيادة ان كان فيها فتح باب او هدم حائط اشترط إذن الإمام وان لم يكن فيها ذلك فلايشترط ذلك . قال الجمال بن ظهيرة السابق : ان كان الزيادة لا يحتاج فيها إلى شيء من معالم المسجد القديم لكونها عرصة بناء أو لكونها تحويطا بأحجار أو نحوها أو زيادة تتصل بباب المسجد فلا يحتاج فيها إلى إذن الإمام أو نائبه وإن لم تكن كذلك لكونها من جهة حائطه الذي ليس فيه باب من أبوابه فلا بد من استئذان الإمام انتهى بحروفه .\rPertanyaan:","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Mengingat jamaahnya hanya terdiri dari santri, ustadz, dan pimpinan lembaga, serta lokasinya berdekatan dengan masjid-masjid lain, apakah shalat Jumat yang dilaksanakan di masjid tersebut sah secara syar‘i?\rJawaban:\rKarena terdapat unsur ta’addud Jum’at (mendirikan jum’at lebih dari satu), serta tidak ditemukan alasan syar’i yang memperbolehkannya. Namun menurut fatwa Syeikh Ismail Zain, Syeikh Thoifur Ali Wafa, Syeikh Maimun Zubair dan Ulama Mutaakhirin dari madzhab lainnya boleh ta’addud Jum’at secara mutlaq, hal ini memandang bahwa tidak ada nash sorih yang melarang ta’adduddul jum’ah.\rReferensi:\rقرة العين بفتاوي اسماعيل الزين ... صـ 83\r(حكم تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة) (مسألة) ما قولكم في تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر في كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع أو فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟ (الجواب) أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك إنضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك سلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الاجتماع في مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل أن سر مقصود الشرع هو في إظهار الشعار في ذلك اليوم وأن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله والنصح للمسلمين. فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر وتبارزت عزة دين الإسلام في آن واحد في أماكن متعدد إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر هذا هو الظاهر لي والله ولى التوفيق. اهـ\rفتاوى الشيخ ميمون زبير (ص: 1)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.... أما بعد : فقد وصل إلينا الأسئلة الدينية من صاحب الفضيلة الحبيب النسيب السيد علوي بن أحمد السقاف خمس مسائل وفي الحقيقة فضيلته في هذه أعلم ووقاف. وإننا نبين أجوبتها ولسنا في هذه إلا الرجوع إلى أقوال علمائنا في الكتب التي ألفوها فلربما فيه الوفاق أو بالعكس وإلى الله نستمد العون والتوفيق والسداد.... فنقول : السؤال الأول هل يجوز تأدية فريضة الجمعة في مدرسة من مدارس الحكومة كف,غ,ر,إو س,م,أ لبعد بيوت كل من تلاميذ المدرسة وكذلك في ديوان من دواوين الحكومة كدفرتمين(departemen) هل صحت صلاة الجمعة في المحلين المذكورين مع ترك المسجد الجامع.... الجواب قبل كل شيء-لابد من المعرفة بين التأدية والإقامة فالتأدية تتعلق على من وجب عليه صلاة الجمعة فمتى صحت إقامتها شرعا فتأدية الجمعة على من لزم عليه صلاة الجمعة فيها صحت وجازت شرعا وإقامتها فيها شروط كثيرة منها أن يكون المجمعون مستوطنين ممن تلزم عليه الجمعة بلغوا أربعين ولم يجز تعدد إقامتهافي قرية واحدة حيث لم يتعسر إجتماعهم في محل واحد, فإقامة الجمعة كما كان عليه هذه السؤال مرجعه إلى تعدد إقامة الجمعة حيث صح فيه التعدد صحت تأدية الجمعة في المحلين المذكورين, وفي بلغة الطلاب : مسئلة ق أقام عمال ببلدة غير أوطانهم وهم أربعون فأكثر فصلوا الجمعة في مقر أعمالهم وبقربهم مسجد تقام فيه الجمعة وهم يسمعون النداء منها لم تصح جمعتهم لوجوب سعيهم إليها ثم إذا صلوا في ذلك المسجد مع المستوطنين صحت جمعتهم تبعا لهم لا استقلالا لأن هذا شأن المقيمين. والحاصل أن إحداث إقامة الجمعةفي ذينك المحلين المذكورين راجع إلى مسئلة تعدد إقامة جمعة في قرية واحدة هي معلومة في مذهبنا الشافعي كما كان عليه أغلبية مسلمي إندونسيا وفي عبارة أخرى أن الجمعة لا يشترط لها","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"المسجد بل الشرط أن تكون في حطة البلد وفي عمرانها إلى أن قال وحيث أن بقربهم مسجدا تقام فيه الجمعة فتكون صحتها منهم حينئذ على القول بجواز التعدد مطلقا كما في فقه الإسلامى -فنقول هذا القول على ما عليه غير الفقه الشافعى - فليتفطن ذلك. ميمون زبير\rبلغة الطلاب الصفحة : 169-170 ما نصه :\r(مسألة ق) يجوز تعدد الجمعة في قرية واحدة مطلقا سواء كان لتعذر الاجتماع في مكان واحد أو لا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك السلف الصالح من بعدهم والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الاجتماع في كان واحد ليس له دليل صريح لا نصا ولا شبهه بل إن سر مقصود الشارع هو في إظهار الشعار في ذلك اليوم وإن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر وتبلورت عزة دين الإسلام في آن واحد في أماكن متعددة إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر (قلت) هذا مما انفرد به شيخنا رحمه الله من أصحابنا الشافعية وما رآه من جواز ذلك مطلقا قوي مدركا ودليلا ولا يعارضه ما تقدم عنه من الإفتاء بعدم جواز التعدد إلا عند الحاجة لأنه جرى في الأول على ما ذكره الأصحاب ولذلك قال مذهب الشافعية إلخ وأما الثاني اختيار منه والله أعلم . اهـ\rمجلة المنار","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"أما السنة السَّنية، والأحايث النبوية، فهي طافحة بما يدل على خلاف ذلك ويناقضه كل التناقض، إذ معلوم من الدين بالضرورة أنه لم يثبت عن النبي القول بصلاتها مع تعدد الجمعة وأنت تعلم أن الدين قد كمل في عهده - صلى الله عليه وسلم - بحكم قوله تعالى: ?اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا? (المائدة: 3) فلا حاجة لنا إذن بعبادة لم نُؤمر بها.هذا ولو أردنا أن نبحث لوجدنا التعدد لحاجة الغير حاجة ليس شرطًا في صحة الجمعة تفسد بفقده لما علمت في البحث الأول من أنه لم يرد نصّ عن المعصوم ولا عن الصحابة ناطق أو مقتض لعدم جواز التعدد ولو لغير ضرورة، وأما كونها لم تفعل إلا في مصلى واحد فليس بدليل لما أوضحناه لك سابقًا إيضاحًا شافيًا، ولما هو مقرر من أنه لا ينسب لساكت قول، على أن إيجابكم عدم التعدد؛ لأنها لم تعدد في زمن الرسول يلزمكم أن توجبوا الخروج لصلاة العيد خارج البلد؛ لأن النبي -? كان يخرج لصلاتها مع الصحابة إلى الصحراء ولا قائل منكم بذلك والمسألتان سواء [*] . فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلى الواحد ليس شرطًا في صحة الجمعة، وإنما هو حكمة من حِكَمِها، ولو تعددت الجمعة فهي صحيحة، ولا ظُهر بعدها سواء أكان تعددها لضرورة أم لا لأنه لم يرد ما يحظر ذلك، بل الوراد خلافه فقد روي عن ابن عباس أنه يجيز للرجل أن يصلي الجمعة منفردًا في بستانه. قال ذلك الشعراني في (كشف الغمة) .\rإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك. صـ 27\rفان كان في المصر جمعتان فالصحيحة منها جمعة الجامع العتيق وإن تأخر أداء. هذا هو المشهور. ورجح المتأخرون جواز تعدد الجمعة. وعليه اعمل الآن: وهو الصواب إذ لا دليل على منع التعدد لا من الكتاب ولا من السنة.\rالمجموع شرح المهذب","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(السَّادِسُ) مَنْ تَلْزَمُهُ وَتَصِحُّ مِنْهُ وَفِي انْعِقَادِهَا بِهِ خِلَافٌ وَهُوَ الْمُقِيمُ غَيْرُ الْمُسْتَوْطِنِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْكِتَابِ (أَصَحُّهُمَا) لَا تَنْعَقِدُ بِهِ ثُمَّ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ الْوَجْهَيْنِ فِي كُلِّ مُقِيمٍ لَا يَتَرَخَّصُ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّ الْوَجْهَيْنِ جَارِيَانِ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ هُمَا جَارِيَانِ فِيمَنْ نَوَى إقَامَةً يَخْرُجُ بِهَا عَنْ كَوْنِهِ مُسَافِرًا قَصِيرَةً كَانَتْ أَوْ طَوِيلَةً وَشَذَّ الْبَغَوِيّ فَقَالَ لاالْوَجْهَانِ فِيمَنْ طَالَ مَقَامُهُ وَفِي عَزْمِهِ الرُّجُوعُ إلَى وَطَنِهِ كَالْمُتَفَقِّهِ وَالتَّاجِرِ قَالَ فَإِنْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي وَنَحْوِهَا مِنْ الْإِقَامَةِ الْقَلِيلَةِ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ وَجْهًا وَاحِدًا وَالْمَشْهُورُ طَرْدُ الْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ وَأَمَّا أَهْلُ الْخِيَامِ وَالْقُرَى الَّذِينَ يَبْلُغُهُمْ نِدَاءُ الْبَلَدِ وَيَنْقُصُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ فَقَطَعَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُقِيمِينَ فِي بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إلَى وَطَنِهِ وَطَرَدَ الْمُتَوَلِّي فِيهِمْ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ\rANTARA MUSIK, SENI, DAN KEPERCAYAAN | Sa’il: PP. MIS Sarang, Rembang\rDeskripsi Masalah:","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Baskara, seorang musisi terkenal dengan nama panggung Hindia, baru-baru ini menggelar konser besar di berbagai kota di Indonesia. Namun, konsernya menuai sorotan dan kontroversi tajam. Sejumlah kelompok masyarakat dan pengguna media sosial menuding bahwa pertunjukan tersebut sarat dengan simbol-simbol satanis.\rTuduhan tersebut muncul karena penggunaan visual dan tata panggung yang bernuansa gelap, serta beberapa gerakan dan lirik lagu yang dianggap mengandung pesan mistik atau berkaitan dengan kekuatan gaib. Dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya simbol-simbol tertentu, seperti patung malaikat berwarna putih dengan pose tangan kanan menjulur ke atas dan tangan kiri sedikit ke bawah, serta lambang-lambang yang dianggap menyerupai ikon satanis dalam dunia okultisme.\rSelain itu, pada konser tahun 2024, khususnya saat membawakan lagu “Matahari Tenggelam”, terdapat bagian lirik yang dinilai sensitif, yakni “kudoakan semoga kita masuk …”. Dalam sesi tersebut, penonton diarahkan untuk menutup mata menggunakan kain yang telah mereka bawa. Di layar konser juga muncul tulisan peringatan:\r“PERINGATAN DARURAT KEHADIRAN BAYANGAN, PENGUNJUNG DIMOHON MENGENAKAN PENUTUP MATA YANG SUDAH DIBAWA MASING-MASING.”\rTak sedikit penonton yang kemudian menutup mata dengan kain berwarna hitam atau putih sesuai instruksi.\rHal lain yang menjadi sorotan adalah ketika vokalis turut menirukan pose patung tersebut, yang dianggap mirip dengan pose figur Baphomet—tokoh imajinatif yang sering dikaitkan dengan okultisme dan satanisme, digambarkan sebagai makhluk berkepala kambing bersayap.","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Sejumlah ormas keagamaan mengecam keras pertunjukan itu dan meminta pemerintah beserta aparat terkait untuk menindak tegas penyelenggara konser agar kejadian serupa tidak terulang kembali demi menjaga moral serta nilai-nilai keagamaan masyarakat.\rNamun, di sisi lain, banyak pihak menilai tuduhan tersebut terlalu berlebihan dan cenderung menyudutkan tanpa dasar yang kuat. Baskara sendiri, dalam beberapa wawancara, menegaskan bahwa konser dan karya seninya hanyalah bentuk ekspresi kreatif, tanpa ada maksud menyinggung atau menentang ajaran agama apa pun.\rPara pengamat seni dan budaya juga berpendapat bahwa simbol-simbol yang digunakan dalam konser tersebut bersifat metaforis, digunakan semata untuk memperkuat atmosfer artistik dalam pertunjukan, bukan untuk mengandung makna keagamaan tertentu.\rFenomena ini akhirnya menimbulkan perdebatan yang lebih luas mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas nilai-nilai agama di tengah masyarakat yang plural. Kasus ini menjadi cerminan penting tentang bagaimana persepsi dan tafsir terhadap simbol-simbol tertentu bisa berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak lainnya.\rPertanyaan :\rDalam perspektif syariat Islam, apakah terdapat implikasi terhadap keimanan para pengunjung yang menghadiri konser tersebut dan turut menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan, khususnya ketika disertai tindakan menutup mata menggunakan kain sebagaimana diarahkan?\rJawaban:","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Berdasarkan beberapa fakta dan tahqiqul masalah tidak ditemukan unsur-unsur tasyabbuh yang berimplikasi terhadap keimanan. Namun demikian, hal ini tetap diharamkan dan para pengunjung yang menghadiri acara tersebut wajib bertaubat.\rReferensi:\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني صحـ: 50\rومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه أو صدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر\rمجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد العلوى المالكي الحسنى ص 183\rوأما ما كان خاصا بالكفار وزيا من أزيائهم التي جعلوها علامة لهم كلبس برنيطة وشد زنار وطرطور يهودي وغير ذلك فمن لبسه من المسلمين رضا بهم وتهاونا بالدين وميلا للكافرين فهو كفر وردة والعياذ بالله. ومن لبسه استخفافا بهم واستحسانا للزي دون دين الكفر فهو إثم قريب من المحرم، واما من لبسه ضرورة كأسير عند الكفار ومضطر لليس ذلك فلا بأس به، وكمن لبسه وهو لا يعلم انه زي خاص بالكفار وعلامة عليهم أصلا لكن اذا علم ذلك وجب خلعه وتركه. وأما ما كان من الألبسة التي لا تختص بالكفار وليس علامة عليهم اصلا بل هو من الألبسة العامة المشتركة بيننا وبينهم فلا شيء في لبسه بل هو حلال جائز. وقال العز ابن عبد السلام واما فعلوا على وفق الإيجاب والندب والإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عنه على التشبه بما أذن الله اهـ\rحاشية إعانة الطالبين (4/ 156)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(قوله: لا من قال الخ) أي لا يكفر من قال لخصمه وقد أراد الخصم بالله تعالى لا أريد الحلف بالله تعالى بل بالطلاق أو الاعتاق (قوله: أو قال رؤيتي إياك كرؤية ملك المو ت) أي لا يكفر بذلك ولا يكفر أيضا من قال لمسلم سلبك الله الايمان أو لكافر لا رزقك الله الايمان لانه مجرد دعاء عليه بتشديد الامر والعقوبة عليه، ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير، ولا إن صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك، ولا إن تمنى حل ما كان حلالا في زمنه قبل تحريمه: كأن تمنى أنه لا يحرم الله الخمر، ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه أو دخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الاساري، ولا إن قال النصرانية خير من المجوسية، ولا إن قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها. صرح بذلك كله في شرح الروض (قوله: تنبيه ينبغي للمفتي) أي يتعين عليه.","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(وقوله: أن يحتاط الخ) أي أن يسلك طريق الاحتياط في الافتاء بتكفير أحد، فلا يفتي بذلك إلا بعد الفحص الشديد واليقين السديد (قوله: لعظم خطره) أي التكفير وذلك لانه ربما كفر مسلما بلفظ غير مكفر فيكفر، وقوله وغلبة عدم قصده أي المكفر، وقوله سيما: أي خصوصا من العوام فإنهم يتلفظون بكلمات مكفرة ولا يقصدون معناها (قوله: وما زال أئمتنا على ذلك) أي على الاحتياط فيه قال في التحفة بعده: بخلاف أئمة الحنفية فإنهم توسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة مع قبولها للتأويل بل مع تبادره منها، ثم رأيت الزركشي قال عن ما توسع به الحنفية أن غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفونهم ويقولون هؤلاء لا يجوز تقليدهم لانهم غير معروفين بالاجتهاد ولم يخرجوها على أصل أبي حنيفة لانه خلاف عقيدته: إذ منها إن معنا أصلا محققا هو الايمان فلا نرفعه إلا بيقين. فليتنبه لهذا وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم فيخاف عليه أن يكفر لانه كفر مسلما.\rتفسير الرازي\rوَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْمُؤْمِنِ مُوَالِيًا لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِكُفْرِهِ وَيَتَوَلَّاهُ لِأَجْلِهِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّبًا لَهُ فِي ذَلِكَ الدِّينِ، وَتَصْوِيبُ الْكُفْرِ كُفْرٌ وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَبْقَى مُؤْمِنًا مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.\rفيض القدير - (ج 6 / ص 135)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ، ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان ، وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال : لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به مَن لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه ،\rإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 154)\r(قوله: وكمشى إلى الكنائس) معطوف على كسجود لمخلوق: أي والمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم: أي بهيئتهم التي يتلبسون بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أو يضع البرنيطة فيكفر بذلك وأفهم قوله وكمشي إلى الكنائس بزيهم أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلى الكنائس لا بزيهم بل بزي المسلمين أو تزيا بزيهم من غير مشي إليها لا يكفر، وهو كذلك.\rJalsa Tsani\rNotulen ... Moderator ... Perumus ... Mushahih\rUst. Abdurrahman Wahid\rUst. Ricky Maulana ... Ust. Pusiri, S.Pd ... KH. Ahmad Kholili Kholil\rUst. Zainal Arifin, M.Pd\rUst. Ahmadi\rUst. Munali, M.H ... KH. Agus Adibuddin Qusyairy\rKH. Mauridi Masyhuri\rPOLEMIK MASJID MALIKAL MULKI | Sa’il: PP. Syaichona Moh. Cholil\rDeskripsi Masalah:","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Pada tahun 2022, Taqy Malik melalui perantara melakukan kesepakatan jual beli dengan seorang pengusaha bernama Sirhan, pemilik sah sebidang tanah di kawasan Tanah Sereal, Bogor. Nilai transaksi disepakati sebesar Rp9 miliar untuk delapan kavling tanah.\rSebagai tanda jadi, Taqy Malik membayar sebagian harga tanah senilai Rp2,2 miliar, sementara sisanya sebesar Rp6,8 miliar dijanjikan akan dilunasi paling lambat pada Juni 2023. Berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagian tanah mulai diurus untuk pengajuan izin dan penataan lokasi pembangunan masjid.\rNamun, dalam perjalanannya, pelunasan tidak berjalan sesuai jadwal. Di sisi lain, rencana pembangunan masjid tetap dilanjutkan meskipun pembayaran tanah belum sepenuhnya lunas. Dengan dukungan masyarakat dan para pengikutnya, Taqy Malik mulai mendirikan Masjid Malikal Mulki di atas lahan yang baru dibayar sebagian. Ia juga membuka penggalangan dana publik untuk mendukung pembangunan masjid tersebut.\rMasjid itu pun tumbuh megah dengan arsitektur modern dan identitas keislaman yang kuat. Masyarakat sekitar turut membantu proses pembangunan dan merasa bangga karena daerah mereka akan memiliki rumah ibadah yang indah dan aktif dengan kegiatan keagamaan.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Namun, di sisi lain, Sirhan selaku pemilik tanah mulai merasa resah karena pelunasan tidak kunjung dilakukan. Ia menegaskan bahwa batas waktu pembayaran telah berakhir tanpa adanya kejelasan. Karena upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, pada pertengahan 2023, Sirhan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor, menuntut pelunasan sisa pembayaran senilai Rp6,8 miliar atau pengembalian lahan yang telah dijual.\rProses hukum pun berjalan. Dalam sidang, pihak penggugat menghadirkan bukti perjanjian dan rincian pembayaran. Sementara pihak Taqy Malik beralasan bahwa keterlambatan terjadi karena kendala administratif dan keuangan, serta sebagian dana telah digunakan untuk membangun masjid yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.\rPada Juli 2024, PN Bogor memutuskan bahwa Taqy Malik terbukti wanprestasi, dan diwajibkan melunasi sisa pembayaran atau mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa. Tidak menerima putusan tersebut, pihak Taqy mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun hasilnya tetap sama—putusan PN Bogor dikuatkan.\rUpaya hukum terakhir pun ditempuh melalui kasasi ke Mahkamah Agung (MA), tetapi pada September 2025, MA menolak kasasi tersebut. Dengan demikian, putusan menjadi final dan berkekuatan hukum tetap (inkracht).\rSetelah putusan MA keluar, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya menempuh langkah eksekusi sesuai amar putusan. Dalam keputusan tersebut disebutkan, apabila Taqy Malik tidak melunasi sisa pembayaran senilai Rp6,8 miliar, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yakni Sirhan.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Sementara itu, di lapangan, Masjid Malikal Mulki telah berdiri megah dan berfungsi penuh sebagai pusat ibadah dan dakwah. Namun, karena keputusan pengadilan bersifat mengikat, maka langkah selanjutnya adalah pengosongan lahan.\rPada awal Oktober 2025, tim juru sita pengadilan bersama aparat keamanan mendatangi lokasi masjid untuk menyampaikan surat pemberitahuan eksekusi. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengutamakan asas keadilan dan ketertiban sosial.\rMasyarakat sekitar yang sudah lama beribadah di masjid tersebut merasa sedih dan kecewa, sebab masjid itu telah menjadi pusat kegiatan keagamaan mereka. Beberapa jamaah mencoba mengajukan permohonan mediasi agar eksekusi dapat ditunda sampai tercapai solusi damai, namun secara hukum hal itu sulit dilakukan karena putusan sudah final.\rBeberapa hari setelah surat eksekusi disampaikan, pengurus masjid bersama relawan dan warga mulai memindahkan peralatan ibadah seperti mimbar, karpet, pengeras suara, dan perlengkapan lainnya. Suasana berlangsung haru. Banyak jamaah datang untuk shalat berjamaah terakhir di masjid itu, sambil mendoakan agar perjuangan dakwah yang sempat terhenti dapat kembali berdiri dalam bentuk baru di masa mendatang.\rAparat berusaha menjaga agar proses pengosongan berlangsung damai tanpa bentrokan. Sirhan selaku pemilik tanah menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menutup rumah ibadah, melainkan hanya ingin menegakkan hak hukum atas tanahnya. Bahkan dalam beberapa pernyataan, ia disebut bersedia berdamai apabila pihak Taqy Malik sanggup menyelesaikan kewajibannya di kemudian hari.","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Pertanyaan:\rBagaimana hukum membangun masjid di atas tanah yang masih berstatus milik orang lain?\rJawaban:\rDiperbolehkan, namun membangun masjid sebagai deskripsi di atas sebaiknya tidak dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.\rReferensi:\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (10 / 101)\rتنبيه : وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما أو مستعارة كذلك أو موصى له بمنفعتها ( ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما ) أو مستعارة كذلك ، أو موصى له بمنفعتها ( فالأصح جوازه ) سواء أكان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح ، أو بعد رجوع المعير ؛ لأن كلا منهما مملوك يمكن الانتفاع به في الجملة مع بقاء عينه ، ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير .والثاني : المنع ؛ لأنه معرض للقلع فكأنه وقف ما لا ينتفع به .تنبيه : ظاهر كلامهم أنه لو غرس أو بنى بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير أنه لا يصح وقفه وهو كذلك ؛ لأنه غير موضوع بحق ولذا قال شيخنا في منهجه : وبناء وغراس وضعا بأرض بحق ا هـ .ولو قلع البناء بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير بقي وقفا كما كان إن نفع ، فإن لم ينفع فهل يصير ملكا للواقف أو للموقوف عليه ؟ وجهان : قال الإسنوي : والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار ، ويقاس بالبناء في ذلك الغراس .وقال السبكي : الوجهان بعيدان ، وينبغي أن يقال : الوقف باق بحاله وإن كان لا ينتفع به ، لأنا لو جعلناه ملكا للموقوف عليه أو للواقف لجاز بيعه وبيع الوقف ممتنع ا هـ .وكلام الإسنوي هو الظاهر إن كان الغراس ما بقي يصلح إلا للإحراق وصارت آلة البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقطع الموقوف يسلك به مسلكه فيشتري به شيئا ويوقف على تلك الجهة .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (25 / 317)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"و ( دوام الانتفاع ) المذكور ( به ) المقصود منه ولو بالقوة بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا وعليه يحمل ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب أنه لا يكفي فيها نحو ثلاثة أيام فدخل وقف عين الموصى بمنفعته مدة والمأجور وإن طالت مدتهما ونحو الجحش الصغير والدراهم لتصاغ حليا فإنه يصح وإن لم يكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو من عاجز عن انتزاعه وكذا وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن فيهما دوام نسبي ومن ثم صح وقف بناء وغراس في أرض مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد الإجارة كما يأتي وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا بأنه هنا اجتمع عليه حقان متجانسان فقدم أقواهما مع سبق مقتضيه ، وبه فارق ما لو أولد الواقف الموقوفة فإنها لا تصير أم ولد ، وخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء مثلا وكذا الوصية له لذلك كما يأتي وما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 364)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(ويصح وقف عقار) بالإجماع (ومنقول) -الى ان قال- أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله، وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز منع، وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي، وما نسب للشيخ - رحمه الله تعالى - من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه - الى ان قال_(ولو) (وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة) إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا (لهما) ثناه مع أن العطف بأو لأنها بين ضدين فلا اعتراض عليه (فالأصح جوازه) لأنه مملوك ينتفع به في الجملة مع بقاء عينه.والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع بهما. قلنا يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة، فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فهو يصير ملكا للموقوف عليه، أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما، وقول الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وهو قياس النظائر في آخر الباب، ونقل نحوه الأذرعي فقال: ويقرب أن يقال يباع ويشترى بثمنه من جنسه ما يوقف مكانه محمول على إمكان الشراء المذكور، وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه ويلزمه بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور،\rحاشية الشبراملسي","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(قوله: فالأحوط المنع) أي منع القول بصحة الوقفية، وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد بزوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال، صورته: لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه؟ فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح اهـ. وعلى هذا فقوله في الشرح أما جعل المنقول إلخ محله حيث لم يثبت، ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما إذا لم يثبت أو أن مراده أنه لم يثبت عنه ولو مع إثباته، فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الإثبات مستندا فيه لغير الشيخ (قوله: إذ المغلب فيه التعليق) قضية تشبيهه بالمعلق عتقه أن الكتابة الفاسدة لا تبطل، فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف كوجود الصفة في وقف المعلق عتقه بصفة وهو ظاهر (قوله: وفيما قبله) أي المستولدة والكلب المعلم (قوله: على وجه ضعيف فيها) أي بالنسبة للكلب دون المستولدة لما مر أن إجارتها تصح وتبطل بالموت\rالفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 274)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ عَقِب قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَّجَهُ صِحَّتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَغْرِسْ بِالْبِنَاءِ تَبَعًا لِلْحِيطَانِ وَالسَّقْفِ وَإِنْ جَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ يُحِيطُ بِهِ اهـ. مُلَخَّصًا وَمَا قَالَهُ عَجِيبٌ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ إنَّمَا يَصِحّ عَلَى السَّقْفِ لَا تَحْتَهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ كَمَا تَرَى فِي صِحَّة وَقْف الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا سَوَاء أَكَانَتْ الْأَرْضُ مُسْتَأْجَرَةً أَمْ مُسْتَعَارَةً أَمْ لَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلَا فَرْقَ بَيْن سَطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُودَةِ مِنْهُ وَأَفْهَم كَلَامه أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلَا فِي مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَصِحّ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إذْ الْمَسْجِدُ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِي فِي تِلْكَ الْأَرْضِ لَا الْأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ وَهِيَ أَيْضًا مُصَرِّحَةٌ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا فَالْمُصَلِّي فِي هَوَائِهِ كَأَنَّهُ مُصَلٍّ بِالْمَسْجِدِ وَلَوْ سَقَّفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ صَحَّ عَلَى سَقْفِهِ الِاعْتِكَافُ وَأُعْطِيَ سَقْفُهُ جَمِيعَ أَحْكَامِ","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"الْمَسْجِدِ وَذَكَرَ الْقَمُولِيُّ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ نَحْو مَا قَدَّمْته فَقَالَ يَصِحّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا وَعَكْسُهُ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَرَادَ بِنَاءَ مَسْجِدٍ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ لِلسُّكْنَى وَقُلْنَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِيهَا وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فَالْحِيلَةُ أَنْ تُبْنَى الْعَرْصَةُ بِالْآجُرِّ وَالنُّورَةِ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا إذَا وَقَفَهُ قِيَاسًا عَلَى وَقْفِ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ اهـ.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 364)\rوخرج بنحو المستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه، وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى -. لا يقال: غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول: وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما، بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك، وإنما هو وقف منقول،\rPertanyaan:\rBagaimana hukum pemilik tanah merobohkan masjid dengan alasan sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban:\rDiperbolehkan\rReferensi:\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (10 / 39)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بَلْ يَنْتَفِعُ بِهَا جِذْعًا ) حَتَّى فِي جَعْلِهِ بَابًا مَثَلًا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَشَرَطَ فِيهِ تَعَذُّرَ الِانْتِفَاعِ بِإِجَارَتِهِ خَشَبًا قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ إلَّا بِالْإِيقَادِ فَعَلَ ، وَيَصِيرُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ : وَلَوْ كَانَ الْغِرَاسُ مَوْقُوفًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ وَرِيعُهُ لَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ أَوْ يَفِي بِهَا فَقَطْ ، سَاغَ قَلْعُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ .فَرْعٌ : اشْتَرَى بِنَاءً فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ ثُمَّ وَقَفَهُ ، أَفْتَى ابْنُ عَلَّانَ بِأَنَّ الْوَاقِفَ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ كَمَا يَلْزَمُهُ جِنَايَةُ الْعَبْدِ الَّذِي وَقَفَهُ بِجَامِعِ أَنَّ الْوَقْفَ مُفَوِّتٌ لِلْبَيْعِ فِيهِمَا .وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرٌ أَنَّهَا تَكُونُ فِي الرِّيعِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِالتَّفْرِيغِ قَالَ : وَالْفَرْقُ أَنَّ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مَحِلٌّ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ لَوْلَا الْوَقْفُ وَلَا كَذَلِكَ الْغِرَاسُ.\rالفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 158)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا بَنَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْأَنْقَاضِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَطَلَبِهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا يَأْتِي أَنَّا نُمَكِّنُهُ مِنْ أَخْذِهِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَغْرَمَ أَرْشَ مَا هَدَمَهُ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ لِيُعَادَ الْوَقْفُ بِذَلِكَ الْأَرْشِ كَمَا كَانَ، فَإِنْ كَانَ مَا يُرِيدُ هَدْمَهُ هُوَ الَّذِي عَمَّرَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ مُتَعَدِّيًا فَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ لِلْهَدْمِ. الرَّابِعُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ السَّائِلُ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى هَدْمِ الْأَنْقَاضِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَادِثَةِ وَعَلَى عَوْدِ الْوَقْفِ عَلَى هَيْئَتِهِ إلَخْ. وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْهَدْمِ إلَّا إذَا طَلَبَ أَنْقَاضَهُ فَحِينَئِذٍ يُمَكَّنُ مِنْهُ بِشَرْطِ غُرْمِهِ لِلْأَرْشِ هَذَا إنْ لَمْ يُغَيِّرْ هَيْئَةَ الْوَقْفِ الْمُمْتَنِعِ وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى هَدْمِ جَمِيعِ مَا حَصَلَ بِهِ بِذَلِكَ التَّغَيُّرِ وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْشَهُ وَيَلْزَمُ النَّاظِرَ رَدُّهُ بِهِ إلَى مَا كَانَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَقَدَّمْته عَنْهُمَا فِي أَوَاخِرِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.\rSekian dan Terima Kasih\rSampai Jumpa Di Bahtsul Masa’il Wushta Selanjutnya....","part":1,"page":50}],"titles":[{"id":1,"title":"BMW Sy. Kholil Bangkalan Madura_2025","lvl":1,"sub":0}]}