{"pages":[{"id":1,"text":"JALSAH ULA\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…K. Su’ud Abdulloh\r2.…KH. Ahmad Suhairi\r3.…K. Abdul Mannan\r4.…K Sa’dulloh\r1.…Ust. Bisri Musthofa\r2.…Ust. Moh. Halimi\r3.…Agus H. Kanzul Fikri\r4.…Ust. Dinul Qoyyim\r5.…Ust. Mihron Zubaidi\r6.…Ust. Fathur Rozi\r7.…Ust. Agus Sugianto …Ust. Sibro Mulisi\r……NOTULEN\r……1.…Ust. Uwais Al Qoroni\r2.…Ust. Panji Muhammad Rifa’i\r1.…RUU Perampasan Aset | PPHY Lirboyo\rDeskripsi masalah:\rRUU Perampasan Aset mengatur mekanisme baru dalam merampas aset milik individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan uang negara. Secara umum, tindak pidana penggelapan uang negara adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengalihkan dana milik negara untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Tindak pidana ini, biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan di dalam struktur pemerintahan seperti DPR, staf presiden, kementrian dan lain-lain, sebagaimana UU no 21 Tahun 2001 Pasal 8 yang berbunyi:\r…“Setiap orang yang karena jabatan atau kedudukan menyimpan atau menggelapkan uang atau surat berharga negara yang berada dalam penguasaannya, dapat dipidana”","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Tujuan utama RUU Perampasan Aset adalah mengembalikan kerugian negara (asset recovery) agar dampak finansial dari kejahatan tersebut dapat diminimalkan. Dalam regulasi ini, negara diberikan kewenangan untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses pemidanaan melalui pengadilan. Artinya, negara memiliki celah untuk bertindak lebih cepat dalam mengamankan aset yang diduga hasil kejahatan, sehingga tidak hilang jejak akibat proses hukum yang panjang dan berliku.\rProses perampasan aset dalam RUU ini, diawali dengan penelusuran aset (asset tracing) oleh aparat penegak hukum (APH), seperti penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tahap ini, aparat berwenang menelusuri aliran dana, pemilik aset, dan hubungan antara aset yang ditemukan dengan tindak pidana penggelapan uang negara. Penelusuran ini melibatkan teknik investigasi keuangan, analisis rekening, dan pelacakan aset, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.\rApabila dari hasil penelusuran tersebut ditemukan dugaan kuat bahwa aset tertentu berasal dari tindak pidana penggelapan uang negara, maka penyidik dapat melakukan penyitaan sementara tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Aset yang dapat disita bukan hanya yang berada atas nama pelaku utama, melainkan juga dapat mencakup aset milik keluarga, pihak ketiga, atau orang lain yang disinyalir atau diduga menjadi tempat penitipan aset hasil penggelapan uang negara.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Setelah penyitaan dilakukan, Jaksa Pengacara Negara kemudian mengajukan permohonan perampasan aset ke sebuah Pengadilan Khusus Perampasan Aset, yang dibentuk sesuai ketentuan dalam RUU ini. Permohonan ini tidak menuntut adanya putusan pidana terlebih dahulu. Dalam proses persidangan ini, pengadilan akan menilai apakah aset yang diajukan benar-benar berasal dari tindak pidana dan apakah pemiliknya dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah. Dalam hal ini, berlaku prinsip pembuktian terbalik, yaitu hak pemilik aset untuk membuktikan legalitas harta yang dimilikinya\rSetelah proses di atas, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Jika terbukti aset tersebut berasal dari hasil kejahatan penggelapan uang negara dan tidak dapat dibuktikan legalitasnya, maka aset dinyatakan dirampas untuk negara. Sebaliknya, jika tidak terbukti berasal dari tindak pidana, aset akan dikembalikan kepada pemiliknya. Tahap akhir adalah eksekusi perampasan aset yang dilakukan oleh kejaksaan. Aset berupa property atau barang yang telah dirampas bisa dilelang dan hasilnya akan masuk ke dalam kas negara. Jika aset berbentuk barang terlarang (seperti narkotika), maka akan dilakukan pemusnahan.\rHingga kini, pembahasan RUU Perampasan Aset masih mandek. Salah satu alasan utama lambatnya pengesahan adalah pertimbangan etis dan keadilan terhadap keluarga pelaku. Dalam wawancara yang dilakukan pada 6 April 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya:","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"…\"Kerugian negara yang ditimbulkan pelaku, ya harus dikembalikan. Karena itu, aset-aset hasil korupsi layak disita negara. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Apakah adil jika anaknya ikut menderita karena kesalahan orang tuanya? Dosa seorang ayah seharusnya tidak diwariskan kepada anaknya. Tapi tentu, saya ingin mendengarkan pandangan para ahli hukum.\"\rAda juga faktor lain yang menjadi alasan RUU ini belum diselesaikan. Pertama, terdapat resistensi politik dan kepentingan tertentu. RUU ini dianggap “mengancam” pihak-pihak yang memiliki kekayaan tidak transparan, termasuk oknum pejabat atau kelompok berpengaruh, sehingga proses legislasi mengalami tarik-ulur. Kedua, muncul perdebatan tajam terkait mekanisme pembuktian terbalik, yang oleh sebagian pihak dinilai berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah jika tidak diatur secara hati-hati. Ketiga, belum adanya kesepakatan mengenai lembaga pelaksana utama perampasan aset—apakah Kejaksaan, KPK, PPATK, atau perlu lembaga baru—menyebabkan pembahasan kelembagaan berlarut-larut. Keempat, terdapat tantangan teknis dan infrastruktur, seperti keterbatasan sistem pelacakan aset, SDM forensik keuangan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Selain itu, faktor politik dan sosial juga turut berperan. Minimnya tekanan publik membuat isu ini tidak menjadi prioritas utama di tengah banyaknya agenda politik lain seperti Pemilu dan pembahasan RUU strategis lainnya. Di sisi lain, sebagian fraksi dan kelompok masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) jika mekanisme perampasan aset tidak disertai sistem pengawasan yang ketat dan transparan.\rJika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka negara akan terus mengalami kebocoran keuangan akibat aset hasil kejahatan yang tidak dapat dikembalikan, sementara pelaku kejahatan tetap dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini bukan hanya melemahkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan memperlemah posisi Indonesia dalam kerja sama internasional pemberantasan korupsi dan kejahatan lintas negara.\rDi sisi lain, wacana perampasan aset juga menuai kritik karena dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tanpa adanya pembuktian melalui proses peradilan, penyitaan aset hanya berdasarkan dugaan dianggap rentan menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum merampas aset dari pejabat yang diduga melakukan tindakan korupsi dengan pertimbangan sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban:\rMerampas aset terduga pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya untuk memulihkan dan mengamankan aset negara dapat dibenarkan.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya diusulkan beberapa hal kepada perancang undang-undang (legislatif dan pemerintah) sebagai berikut:\r•…Menyempurnakan dan mempertegas sistem hukum dan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih.\r•…Membentuk pengawas independent agar tidak terjadi penyalahgunaan undang-undang.\r•…Melakukan penelusuran dan penyelidikan yang transparan dan accountable.\rReferensi\r1.…البحر الرائق - (ج 6 / ص 236)…2.…القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة | مجلد 1 | صفحة 576 للامام الزرقا\r3.…مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (6 / 47)…4.…بغية المسترشدين ص: 158\r5.…تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، لنجم الدين الطرسوسي، ص 54…6.…الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 153)\r7.…حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (ج 5 / ص 182)…\r?…البحر الرائق - (ج 6 / ص 236)\r( فائدة ) ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال مستدلا بأن عمر رضي الله تعالى عنه صادر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الدر المنثور في تفسير سورة يوسف في قوله تعالى { اجعلني على خزائن الأرض } قال أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة قال استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني عشر ألفا ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت فقال لم وقد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك فقلت: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا ابن أمية وأنا أخاف أن أقول بغير علم وأن أفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي ا هـ.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( قوله: لا تجوز إلا لعمال بيت المال ) قال في النهر وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال ؛ لأن ذلك دليل خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وعمروا الأماكن التي لا تنال إلا بعظيم المال وتعاطوا أنواع الملاهي في أغلب الأحوال فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزلهم فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال ، والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال.\r?…القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة | مجلد 1 | صفحة 576 للامام الزرقا\rالقاعدة 109. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر\rيعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، فكثير من الأحكام الشرعية المعلومة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها، فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها، وأثبت الحكم بثبوت الأمارات الدالة على العلة الحقيقية\rودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه فيحال الحكم عليه، ويجعل وجود الدليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني أنه يحكم بالظاهر، وهو الدليل، فيما يتعسر الاطلاع عليه، وهو الأمر الباطني. والمراد من الدليل هنا: العلامة، كالنصب التي وضعت لتدل على الإذن بالدخول أو على عدمه، لا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر؛ لأن ذلك ليس من الظاهر بل من القطعي الذي لا يتخلف. وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن. التطبيقات\r- الى أن قال- إن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف وكتبتها إذا توسعوا في الأموال، وبنوا الأماكن، وظهرت عليهم مظاهر الغنى، وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة وارتشائهم، ويجوز للحاكم عزلهم ومصادرة أموالهم، ما لم يثبتوا لها مصدراً، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه، وإلا وضعه في بيت المال.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"?…مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (6 / 47)\rوذلك أن السلطان إذا أراد تولية أحد أحصى ما بيده فما وجده بعد ذلك زائدا على ما بيده، وعلى ما كان يرزق من بيت مال المسلمين، وإنما أخذه بجاه القضاء والولاية أخذه منه فإن كان له تجارة وزراعة، وأشكل مقدار ما اكتسبه بذلك وما اكتسبه بجاه الولاية فالمشاطرة حسنة، وقد فعلها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عماله لما أشكل عليه ما اكتسبوه بالقضاء والعمالة،\r?…بغية المسترشدين ص: 158\r(مسئلة ب ش )وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه\r?…تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، لنجم الدين الطرسوسي، ص 54\rالفصل التاسع في الأموال التي تؤخذ مصادرة","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه ومن يستحق المصادرة، / وبيان موضع صرفها أما وجه أخذها، فهو أن يكون قد أخذ المال من الناس بجاه الولاية. كولاية النواب، والولاة، والقضاة، وأرباب المناصب. إذ لولا المناصب لما حصلت ويدخل في هذا هدية [الناس] للولاة والقضاة والنواب. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه. فيجوز للسلطان أن يأخذ ذلك المال، ويضعه في بيت المال. كما فعل عمر بن الخطاب / رضي الله عنه - / بأبي هريرة - رضي الله عنه -، لما استعمله على البحرين. والقصة معروفة. والأشبه أن يكون [موضع هذا المال] بيت مال اللقطة\r?…الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 153)\r( فَصْلٌ ) وَأَمَّا إنْ اقْتَرَنَ بِالدَّعْوَى مَا يُضْعِفُهَا ، فَلِمَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنْ الضَّعْفِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ تُنَافِي أَحْوَالَ الْقُوَّةِ ، فَيَنْتَقِلُ الْإِرْهَابُ بِهَا مِنْ جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى جَنْبَةِ الْمُدَّعِي","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"فَالْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يُقَابِلَ الدَّعْوَى بِكِتَابٍ شُهُودُهُ حُضُورٌ مُعَدَّلُونَ يَشْهَدُونَ بِمَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الدَّعْوَى -إلى أن قال – والحالة الثانية: أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين ، فهذا على ضربين: أحدهما أن يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب كقوله لا حق له في هذه الضيعة لأنني ابتعتها منه ودفعت ثمنها إليه وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه فيصير المدعي مدعيا بكتاب قد غاب شهوده فيكون على ما مضى وله زيادة يد وتصرف فتكون الأمارة أقوى وشاهد الحال أظهر ، فإن لم يثبت بها الملك فيرهبهما بحسب ما تقتضيه شواهد أحوالهما ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن ويضرب لحضورهم أجلا يردهما فيه إلى الوساطة ، فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر به الحكم وعدل عن استماع الشهادة إذا حضرت وإن لم ينبرم ما بينهما صلحا أمعن في الكشف عن جيرانهما وجيران الملك وكان لوالي المظالم رأيه في زمان الكشف في خصلة من ثلاث: منها ما يؤديه اجتهاده إليه بحسب الأمارات وشواهد الأحوال. إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعي إلى أن تقوم عليه بينة بالبيع ، وإما أن يسلمها إلى أمين تكون في يده ويحفظ استغلالها على مستحقه ، وإما أن يقرها في يد المدعى عليه ويحجر عليه فيها وينصب أمينا يحفظ استغلالها ويكون حالهما على ما يراه والي المظالم في خصلة من هذه الثلاث ما كان راجيا أحد أمرين: من ظهور الحق بالكشف ، أو حضور الشهود للأداء ، فإن وقع الإياس منهم بت الحكم بينهما ، فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعي أحلفه له وكان ذلك بتا للحكم بينهما.\r?…حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - (ج 5 / ص 182)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبَحْثُ وَالتَّجَسُّسُ وَاقْتِحَامُ الدُّورِ بِالظُّنُونِ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ كَإِخْبَارِ ثِقَةٍ جَازَ لَهُ بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّجَسُّسُ إنْ فَاتَ تَدَارُكُهَا كَقَتْلٍ وَزِنًا وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ تَوَقَّفَ الْإِنْكَارُ عَلَى الرَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ لَمْ يَجِبْ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ عِرْضِهِ وَتَغْرِيمِ الْمَالِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْزَجِرْ إلَّا بِهِ جَازَ انْتَهَتْ مَعَ بَعْضِ زِيَادَةٍ\rb.…Jika dibenarkan, bagaimana hukum pemerintah menunda pengesahan RUU tersebut menimbang kasus korupsi yang merajalela?\rJawaban:\rHukum menunda pengesahan RUU perampasan aset tidak di perbolehkan karena:\r•…berpotensi besar atau memberikan ruang para koruptor untuk mengamankan asetnya sehingga kerugian negara tidak bisa di hindari\r•…Menunjukkan ketidakseriusan dan lemahnya pemberantasan korupsi\rCatatan: klaim bahwa menetapkan RUU tersebut dapat menimbulkan tindak kesewenang-wenangan, ketidakadilan untuk keluarga masih bersifat praduga dan tidak berdasar karena dalam literatur fikih dana yang dihasilkan dari cara semisal korupsi dan semisalnya boleh diambil paksa.\rReferensi\r1.…الفقه على المذاهب الأربعة4 - (ج 4 / ص 6)…2.…[الجمل,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب,3/474]\r3.…الأحكام السلطانية صـ 80-81…4.…[الجمل,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب,5/164]\r5.…[الجمل,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب,5/164]…6.…التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي للزحيلي ص 33\r7.…حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 4 / صـ 335)…8.…","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"?…الفقه على المذاهب الأربعة4 - (ج 4 / ص 6)\rويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه،ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.\r?…الجمل,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب,3/474]\r(قوله نعم لا ضمان على الحاكم) هذا الكلام يفيد جواز أخذ الحاكم له لمصلحة وهو كذلك بل قد يجب الأخذ إذا علم الحاكم أنه إن لم يأخذه ضاع على مالكه ولم يصل إليه ولا إلى بدله لإتلاف الغاصب له مع موته أو إعساره أو نحو ذلك انتهى م ر انتهى سم، وأما الغاصب الذي أخذ منه الحاكم ونائبه فلا يبرأ إلا بالرد للمالك بحيث لو تلف المغصوب عند الحاكم أو نائبه فإن الغاصب يضمنه، ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للأخذ، وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من الغاصب بحيث لو تلف عند الحاكم ونائبه لا يضمن الغاصب لكن قضية قول شرح الروض ويستثنى الحاكم ونائبه؛ لأنهما نائبان عن المالك أن الغاصب يبرأ مطلقا، وهل مثل الحاكم في عدم الضمان أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر. وعبارة الأذرعي.(تنبيه) يستثنى من هذه الأيدي أيدي الحكام وأمثالهم فإنهم لا يضمنون لوضعها على وجه الحظ والمصلحة انتهت، وهي تشمل ما ذكر من مشايخ البلدان حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم انتهى ع ش على م ر.\r?…الأحكام السلطانية صـ 80-81","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام فالقسم الأول النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوالهم مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا ويستبدل بهم إن لم ينصفوا- إلى أن قال- والقسم الثاني جور العمال فيما يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العاذلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزادوه فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه -- إلى أن قال-- والقسم الثالث كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه له ويوفونه منه أعاده فيتصفح أحوال ما وكل إليهم فإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان إلى قوانينه وقابل على تجاوزه - إلى أن قال-وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم-- إلى أن قال- -والقسم الرابع تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال -- إلى أن قال-- والقسم الخامس رد الغصوب وهي ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة عن أربابها إما لرغبة فيها وإما لتعد على أهلها فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة فإذا وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وأمر بردها إليه ولم يحتج إلى بينة تشهد به وكان ما وجده في الديوان كافيا\r?…[الجمل,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب,5/164]","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى المصلحة (قوله: إن رأى المصلحة) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولاة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزره بغيره بل إن رأى تركه مصلحة مطلقا تركه وجوبا اهـ ع ش على م ر.\r?…التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي للزحيلي ص 33\r- الإسراع في القضاء\rيتصل بالميزة السابقة أن القضاء في الإسلام يمتاز بحكم شرعي خاص، وهو وجوب الإسراع في النظر في الدعوى والتحقيق فيها فور رفعها، ثم السير في إجراءاتها من دون مماطلة ولا تسويف، وإصدار الحكم لفصل النزاع، وإنهاء الخلاف ورد الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن، دون تأجيل وضياع الأوقات.\rوفي هذا مصلحة للفرد بإنهاء الخصومة مع خصمه، والوصول إلى حقه، ورد العدوان عنه، ورفع الظلم، وفيه مصلحة للمجتمع والدولة في بتر أسباب النزاع والعداوة والشحناء بين الناس دون أن تدوم أشهرا وسنوات.\rوهذا الإسراع منحصر في مجال الإجراءات، وأصول المحاكمات، وتحديد الأوقات، والمواعيد والتأجيل وليس على حساب الناحية الموضوعية التي يجب على القاضي فيها التأني والبحث والتقصي والسؤال عن الشهود، ودراسة القضية، واستشارة العلماء فيها.\rأما في القوانين الوضعية فإن الإجراءات فيها طويلة، وأساليب التحايل في إطالة أمد الدعوى، وتأجيل الجلسات لأتفه الأسباب، وتأخير البت وإصدار الحكم فيها، متعددة ومعقدة، وكثيراً ما تضيع الحقوق، أو يموت أصحابها، قبل الوصول إلى نهاية الدعوى والحكم والتنفيذ، وتستمر الدعاوى اليوم شهوراً كثيرة، وسنوات عدة، وتؤجل الدعوى عدة مرات لأقل الأسباب، وبحيل واضحة ومكشوفة، ويتقاذفها المحامون من جانب إلى آخر، ومن جلسة إلى أخرى، ولا يملك القاضي فيها حولاً ولا قوة، وإن تأخر المدعي في الوصول إلى حقه ظلم وأي ظلم تحت مرأى القانون.\r?…حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / صـ 335)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ. (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) تَحَرُّزًا عَنْهَا ، (أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) إنْ ظَفِرَ بِهِ (وَكَذَا غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، لِلضَّرُورَةِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَلُّكِهِ ، (أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ وَمُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ) أَيْ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) وَالْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ (وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ (ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) ، أَيْ الْحَقُّ (يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ) وَفِي الْمُحَرَّرِ رَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ تُعْطِي تَرْجِيحَهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ الِاسْتِقْلَالُ ثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَالثَّانِي قَالَ أَخَذَهُ لِلتَّوَثُّقِ وَالتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى الْحَقِّ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَيْهِمَا ، (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَوَّل\rJALSAH TSANIYAH\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…Gus H. Fahim Royani\r2.…Gus H. Ali Saudi\r3.…Gus H. Ahmad Muzakki\r4.…Gus H. Abdussalam S\r5.…K. Su’ud Abdulloh\r6.…KH. Ahmad Suhairi\r7.…K. Sa'dullah\r8.…KH. Ali Makki Zaini\r1.…Ust. Bisri Musthofa\r2.…Ust. Moh. Halimi\r3.…Gus H. Kanzul Fikri\r4.…Ust. Mihron Zubaidi\r5.…Ust. Dinul Qoyyim\r6.…Ust. Fathur Rozi\r7.…Ust. Agus Sugianto\r8.…Ust. Ahmad Badawi…Ust. Ahmad Alwi","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"……NOTULEN\r……1.…Ust. Uwais Al Qoroni\r2.…Ust. Panji Muhammad Rifa’i\r2.…Pemotongan Gaji | PP. Darissulaimaniyyah – Trenggalek\rDeskripsi masalah:\rEra semakin maju, kebutuhan ekonomi semakin meningkat, tapi gaji tidak meningkat. Yang pastinya bagi para pekerja, gaji itu hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari.\rDi samping itu terdapat sebuah problematika yang timbul di masyarakat, salah satunya adalah yang dialami oleh orang yang berprofesi mencetak genteng, yaitu pemotongan gaji atau polasi dengan alasan-alasan tertentu, semisal untuk ganti rugi kerusakan produk, namung terkadang alasannya tidak transparan dan terasa tidak adil. Memang sebagian bos ada yang mengatakan adanya polasi di awal berkerja, namun kebanyakan tidak karena mereka menganggap perkara ini sudah menjadi hal yang umum, kemudian bos tersebut baru menyatakannya di saat gajian bahwa gajinya dipotong atau dikenai polasi, dan kegunaan polasi ini untuk mengganti genteng yang rusak misalnya.\rContoh polasi: 1x gajian di potong Rp.100.000\rHal ini sangatlah berpengaruh sekali bagi para pekerja melihat tenaga yang dikeluarkan tidaklah sepadan dengan gaji yang diberikan, keluh kesah teruslah timbul dihati para pekerja, sampai ada yang mengatakan “nyapo kok kene seng kenek polasi ki, kene lo mek nyitak” (kenapa kok saya yang kena polasi, padahal saya hanya mencetak), dia merasa bahwa kerusakan itu tidak disebabkan perbuatannya.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum pemotongan gaji seperti yang ada dalam deskripsi?\rJawaban:\rPemotongan gaji sebagaimana dalam deskripsi hukumnya haram, karena:","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"•…Terjadi pemotongan sepihak dan tanpa persetujuan pekerja.\r•…Tidak memperhitungkan penyebab serta tingkat kerusakan.\rBahkan pemotongan gaji seperti dalam deskripsi termasuk tindakan ilegal menurut undang-undang No. 11 tahun 2020.\rReferensi\r1.…نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 2 / ص 2)…2.…حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 216)\r3.…روضة الطالبين - (ج 5 / ص 226)…4.…إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين,4/301\r5.…كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار – (ج 1 / ص 297)…6.…الفقه الاسلامي ج 5 ص 740\r7.…إحياء علوم الدين – (ج 2 ص 68)…\r?…نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 2 / ص 2)\rوأما التراب الحاصل بالريح فلا يلزم واحداً منهما نقله، بخلاف كناسة موجودة عند ابتداء الإجارة فإنه يجب تفريغ الدار منها على مكر ولو غير مالك: كأن كان مالك المنفعة فقط (وهو) أي المكتري (أمين) على العين المكتراة (مدّة الإجارة) إن قدّرت بزمن أو مدّة إمكان استيفاء المنفعة إن قدّرت بمحلّ عمل لعدم إمكان الاستيفاء للمنفعة بدون وضع يده (وكذا بعدها) إن لم يستعمل تلك العين استصحاباً لما كان، ولأنه لا يلزمه غير التخلية فلا يلزمه الردّ ولا مؤنته (كأجير) فإنه أمين فيما في يده لأجل أن يعمل فيه كما إذا استأجر لقصارة ثوب ونحوه وتلف (فلا ضمان إلا بتقصير) كما إذا استأجر للخبز فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته، وكما لو تعدّى المستأجر في ذات العين المستأجرة: كأن يكبح الدابة باللجام، أو يضربها برجله، أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف العادة في هذه الأمور فإنه يضمنها، بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة بالنسبة لمثل تلك الدابة، ويصدق أجير الدابة في نفي تعدّيه ما لم يشهد خبيران بخلافه.\r?…حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 216)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ) فِي تَلِفِ مَا بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ إلَّا بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنٍ، أَوْ مُدَّةِ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ إنْ قُدِّرَتْ بِمَحِلِّ عَمَلٍ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ كَالْوَدِيعِ،\r?…روضة الطالبين - (ج 5 / ص 226)\rوأما المستأجر ففيه مسألتان إحداهما يده على الدابة والدار المستأجرتين ونحوهما في مدة الاجارة يد أمانة فلا يضمن ما تلف منها بغير تعد وتقصير وهل يضمن ما يتلف في يده بعد مضي المدة يبنى على أنه هل على المستأجر الرد ومؤنته وفيه وجهان أصحهما عند الغزالي لا وإنما عليه التخلية بين المالك وبينها إذا طلب لأنه أمانة فأشبه الوديعة وأقربهما إلى كلام الشافعي رضي الله عنه يلزمه الرد ومؤنته وإن لم يطلب المالك لأنه غير مأذون في الإمساك بعد المدة ولأنه أخذ لمنفعة نفسه فأشبه المستعير قال القاضي أبو الطيب ولو شرط عليه الرد لزمه بلا خلاف ومنعه ابن الصباغ وقال من لا يوجبه عليه ينبغي أن لا يجوز شرطه فإن قلنا لا يلزمه الرد فلا ضمان وإن قلنا يلزمه الرد لزمه الضمان إلا أن يكون الإمساك بعذر قلت صحح الرافعي في المحرر أنه لا ضمان والله أعلم\r?…[إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين,4/301]\r(أو) ادعيا شيئا (بيد أحدهما) تصرفا أو إمساكا (قدمت بينته) من غير يمين\r(قوله: تصرفا أو إمساكا) بيان لمعنى اليد: أي أن المراد باليد الحكمية كالتصرف، أو الحسية كالامساك.\r?…كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار – (ج 1 / ص 297)\r(وَلَا ضَمَان على الْأَجِير إِلَّا بعدوان)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"الْأَجِير أَمِين فِيمَا فِي يَده لِأَنَّهُ يعْمل فِيهِ كَمَا إِذا اسْتَأْجرهُ لقصارة ثوب وَنَحْوه وَتلف فَإِنَّهُ لَا يضمنهُ لِأَنَّهُ أَمِين وَلَا تعدى مِنْهُ فَأشبه عَامل الْقَرَاض فَإِن تعدى لزمَه الضَّمَان كَمَا إِذا اسْتَأْجرهُ للْخَبَر فأسرف فِي الإيقاد أَو تَركه حَتَّى احْتَرَقَ أَو ألصقه قبل وقته وَأَشْبَاه ذَلِك فَإِنَّهُ تَقْصِير فَلَزِمَهُ الضَّمَان وكما لَا يضمن الْأَجِير كَذَلِك لَا يضمن الْمُسْتَأْجر الْعين الْمُسْتَأْجرَة إِلَّا بِالتَّعَدِّي لِأَنَّهَا عين قبضهَا ليستوفي مِنْهَا مَا ملكه بِعقد الْإِجَارَة فَلم يضمنهَا بِالْقَبْضِ كالنخلة إِذا اشْترى ثَمَرهَا وَلَيْسَ هَذَا كَمَا إِذا اشْترى سمناً فِي ظرف فَقَبضهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يضمن الظّرْف فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَة لِأَن قَبضه بِدُونِ الظّرْف مُمكن\rوَاعْلَم أَن الْمرجع فِي الْعدوان إِلَى الْعرف فَلَو ربط الدَّابَّة فِي الإسطبل فَمَاتَتْ لم يضمن وَإِن انْهَدم عَلَيْهَا فَمَاتَتْ أطلق الْغَزالِيّ النَّقْل عَن الْأَصْحَاب أَنه يضمن وَقَالَ غَيره إِن انْهَدم فِي وَقت لَا يعْهَد أَن يكون فِيهِ الِانْتِفَاع كالليل فِي الشتَاء والمطر الشَّديد فِي النَّهَار فَلَا ضَمَان وَإِلَّا ضمن وَجزم بِهَذَا التَّفْصِيل فِي الرَّوْضَة وَفِي الْمِنْهَاج وَلَو ربط دَابَّة أكتراها لحمل أَو ركُوب وَلم ينْتَفع بهَا لم يضمن إِلَّا إِذا انْهَدم عَلَيْهَا الإسطبل فِي وَقت لَو انْتفع بهَا لم يصبهَا الْهدم فاعرف ذَلِك وَمن تعدِي الْمُسْتَأْجر أَن يكبح الدَّابَّة باللجام أَو يضْربهَا بِرجلِهِ أَو يعدو بهَا فِي غير مَحل الْعَدو على خلاف الْعَادة فِي هَذِه الْأُمُور فَإِنَّهُ يضمنهَا بِخِلَاف مَا إِذا فعل ذَلِك على الْعَادة وَالله أعلم\r?…الفقه الاسلامي ج 5 ص 740","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"الإتلاف هو إخراج الشيئ من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب للضمان__وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى لأنه إعتداء وإضرار محض ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف أو تسببا وهو إرتكاب فعل في محل يفضى إلى تلف غيره__شروط الإيجاب الضمان بالإتلاف أن يكون الشيئ المتلف مالا فلا ضمان بالإتلاف الميتة وجلدها ونحوها مما ليس بمال عرفا وشرعا وأن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه والمتقوم هو ما يباح الإنتفاع به شرعا في غير حال الإضطرار فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم سواء أكان المتلف مسلما أم ذميا لعدم تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم إذ لا يباح له الإنتفاع بها شرعا فلا قيمة لهما. الفقه الإسلامي وأدلته 5/740-يده.\r?…إحياء علوم الدين – (ج 2 ص 68)\rوأما الأكل فلا يجب الامتناع منه فإني أقول إن ترددنا في جعل الفعل دلالة على نقل الملك ، فلا ينبغي أن لا نجعله دلالة على الإباحة ، فإن أمر الإباحة أوسع ، وأمر نقل الملك أضيق فكل مطعوم جرى فيه بيع معاطاة ، فتسليم البائع إذن في الأكل ، يعلم ذلك بقرينة الحال كإذن الحمامي في دخول الحمام والإذن في الإطعام لمن يريده المشتري فينزل منزلة ما لو قال : أبحت لك أن تأكل هذا الطعام أو تطعم من أردت ، فإنه يحل له ولو صرح وقال : كل هذا الطعام ثم اغرم ، لي عوضه لحل ، الأكل ، ويلزمه الضمان بعد الأكل ، هذا قياس الفقه عندي ولكنه بعد المعاطاة آكل ملكه ومتلفا ، له ، فعليه الضمان وذلك في ذمته ، والثمن الذي سلمه إن كان مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه ، فله أن يتملكه مهما عجز عن مطالبة من عليه ، وإن كان قادرا على مطالبته فإنه لا يتملك ما ظفر به من ملكه ; لأنه ربما لا يرضى بتلك العين أن يصرفها إلى دينه ، فعليه المراجعة\rb.…Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat ini sudah marak terjadi?","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Jawaban: dicukupkan dengan jawaban sub a\r3.…Kesehatan Mental Dalam Ancaman | FW III\rDeskripsi masalah:\rKesehatan mental adalah dimensi penting dalam mewujudkan kesehatan yang inklusif. Kesehatan jiwa yang baik tercermin dari kemampuan seseorang untuk hidup tanpa gangguan mental, menjalankan peran sehari-hari secara normal, serta menghadapi tantangan dengan resiliensi yang positif. Sebaliknya, gangguan mental terjadi ketika individu kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan, merasa tidak berdaya, atau menunjukkan ketahanan yang rendah terhadap stres dan masalah hidup. Kondisi ini dapat membuat individu lebih sensitif dan rentan terhadap gangguan kesehatan mental yang lebih serius (Nihayah et al., 2022).\rSalah satu faktor yang memengaruhi kesehatan mental adalah kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini tidak melibatkan kontak fisik, tetapi dampaknya dapat sangat mendalam dan bertahan lama. Kekerasan psikis sering terjadi di berbagai lingkungan, seperti keluarga, tempat kerja, sekolah, atau hubungan interpersonal lainnya, dan dapat memperburuk kondisi mental individu yang mengalaminya (Arifah & Wiyoko, 2022).\rKekerasan psikis dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti\r1)…Penghinaan dan Pelecehan Verbal: Menggunakan kata-kata kasar, merendahkan, atau menghina korban secara terus-menerus.\r2)…Manipulasi Emosional: Membuat korban merasa bersalah atau bertanggung jawab atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya.\r3)…Pelecehan Psikologis: Memberikan ancaman, intimidasi, atau mengontrol perilaku korban melalui rasa takut.","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"4)…Pengabaian Emosional: Tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau dukungan yang dibutuhkan korban.\r5)…Perundungan (Bullying): Tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Arifah & Wiyoko, 2022)\r…Kekerasan psikis meninggalkan jejak yang dalam pada korbannya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan mental, tetapi juga dapat memengaruhi aspek sosial dan fisik korban. Berikut adalah dampak-dampaknya secara lebih rinci:\r1)…Dampak Psikologis\r?…Trauma Mendalam: Korban sering kali merasa takut, cemas, atau stres berlebihan, yang dapat berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma/Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).\r?…Depresi dan Kecemasan: Rasa tidak berdaya, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari adalah gejala umum pada korban kekerasan psikis.\r?…Harga Diri yang Rendah: Penghinaan terus-menerus dapat membuat korban kehilangan kepercayaan diri.\r2)…Dampak Sosial\r?…Isolasi Sosial: Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena rasa malu atau takut.\r?…Sulit Membentuk Hubungan Baru: Ketidakpercayaan pada orang lain sering kali menjadi penghalang dalam membangun hubungan baru.\r3)…Dampak Fisik\r?…Masalah Kesehatan: Stres kronis akibat kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan tidur, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan masalah imun (Rahmawati et al., 2024).","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"…Luka psikis dapat diatasi oleh sebagian orang dengan proses penyembuhan yang mereka miliki, namun bagi sebagian lainnya, luka ini meninggalkan dampak jangka panjang yang memengaruhi perilaku dan aktivitas sehari-hari. Penyembuhan memerlukan waktu, pendekatan holistik, dan berbagai terapi seperti psikoterapi atau obat-obatan, yang memerlukan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, penanganan luka psikis memerlukan kesabaran, perhatian, dan dukungan mental serta finansial.\r…Larangan melakukan kekerasan psikis diatur dalam berbagai undang-undang. Berikut adalah beberapa yang relevan:\rNo…Undang-Undang…Pasal & Ayat…Isi Ketentuan\r1……Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)…Pasal 1 Ayat (1)…Kekerasan Psikis Termasuk Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.\r……Pasal 7…Kekerasan Psikis Didefinisikan Sebagai Tindakan Yang Mengakibatkan Ketakutan, Hilangnya Rasa Percaya Diri, Hilangnya Kemampuan Untuk Bertindak, Rasa Tidak Berdaya, Dan/Atau Penderitaan Psikis Berat Pada Seseorang.\r……Pasal 45…Menyebutkan Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Psikis.\r2……Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan…Pasal 86 Ayat (1)…Menjamin Perlindungan Pekerja Dari Kekerasan, Termasuk Kekerasan Psikis, Di Tempat Kerja.\r……Pasal 153\rAyat (5)…Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Dari Tindakan Diskriminasi Atau Pelecehan Yang Berdampak Pada Psikis.\r3……Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak…Pasal 54…Menyebutkan Perlindungan Anak Dari Segala Bentuk Kekerasan, Termasuk Kekerasan Psikis.","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"……Pasal 76C…Larangan Dan Ancaman Hukuman Bagi Siapa Pun Untuk Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak.\r4……Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia…-…Mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak bebas dari kekerasan psikis.\r5……Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…Pasal 335 Ayat (1)…Mengatur perbuatan tidak menyenangkan yang dapat menyebabkan gangguan psikis\rKesehatan mental bukan hanya tentang menjaga keseimbangan emosi, tetapi juga bagaimana kita merespons tantangan hidup tanpa terjerat dalam gangguan yang bisa merusak kualitas hidup. Kekerasan psikis, yang sering tersembunyi, adalah salah satu ancaman besar yang tidak hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga merusak struktur mental, sosial, dan bahkan fisik kita. Dari trauma mendalam hingga gangguan kesehatan fisik, dampaknya bisa berlangsung lama dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita.\rDalam adat pesantren bulliying diwujudkan dalam bentuk ucapan yang dapat menyakiti hati lawan bicaranya (gojlokan red-jawa). Di samping itu, terkadang juga di sertai dengan memakaikan atribut yang lazimnya tidak pantas di gunakan oleh kang santri, seperti di jadikan pocong-pocongan, di make up ala badut, dan sebagainya, yang marak terjadi saat acara jamiyyah.\rDari kasus yang sudah - sudah, banyak sekali motif yang di sampaikan oleh pelaku. Ia merasa apa yang dilakukannya mengandung unsur positif, seperti: dapat mempererat jalinan komunikasi dan silaturrahim dan dapat menjadikan pribadi yang kuat dan tahan banting. Dan menurut mereka hal tersebut sudah di anggap perkara yang wajar.","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Pertanyaan:\ra.…Menurut kacamata fiqh, seperti apa bentuk tanggung jawab dan hukuman bagi pelaku tindakan kekerasan psikis?\rJawaban:\rTanggung jawab:\r•…meminta maaf dengan menyampaikan segala bentuk kesalahan yang telah dilakukan dan mengembalikan barang yang diambil jika terdapat unsur perampasan\rHukuman:\r•…apabila bentuk kekerasan verbal yang dilakukan mengandung unsur qodzaf maka wajib untuk di had\r•…apabila berbentuk penghinaan, intimidasi, dan manipulasi maka ditakzir sesuai kebijakan.\rReferensi\r1.…حاشية الجمل على شرح المنهج = (ج 5 ص 388)…2.…سراج الطالبين الجزء 1 صـ 162\r3.…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي – (ج 4 ص 248)…4.…بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 20)\r5.…ريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية,4/17]…6.…\r?…[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، 388/5]\r(، وإنما يقبل غيرها) أي غير المعادة (من فاسق أو خارم مروءة)، وهو من زيادتي (بعد توبته وهي ندم) على المحذور (ب) شرط (إقلاع) عنه (وعزم أن لا يعود) إليه (وخروج عن ظلامة آدمي) من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقها.","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"شرح وعبارة شرح م ر وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله، فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها الندم والاستغفار له وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو دون الوارث على الأصح انتهت وقوله، فإن تعذر لموته إلخ وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار له؛ لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه اهـ ع ش عليه عبارة حج في شرح الزواجر قال الزركشي ثم رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة، فإن عجز لفقر استحله، فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة،\r?…سراج الطالبين الجزء 1 صـ 162","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وَالثَّالِثُ: ذُنُوبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنِ الْعِبَادِ، وَهُذَا أَشْكَلُ وَأَصْعَبُ، وَهِيَ أَقْسَامٌ قَدْ تَكُونُ في المَالِ وفي النَّفْسِ وفي الْعِرْضِ وَفِي الْحُرْمَةِ وَفِي الدِّينِ. فَمَا كَانَ فِي المَالِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَكَ، فَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ ذَلِكَ لِعَدَمٍ وَفَقْرِ فَتَسْتَحِلَّ مِنْهُ، فَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ ذَلِكَ لِغَيْبَةِ الرَّجُلِ أَوْ مَوْتِهِ وَأَمْكَنَ التَّصَدُّقُ عَنْهُ فَافْعَلْ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ فَعَلَيْكَ بِتَكْثِيرِ حَسَنَاتِكَ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ بِالتَّضَرْعِ وَالْأَبْتِهَالِ أَنْ يُرْضِيَهُ عَنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَمَّا مَا كَانَ فِي النَّفْسِ فَتُمَكِّنُهُ مِنَ الْقِصَاصِ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ، حَتَّى يَقْتَصُ مِنْكَ أَوْ يَجْعَلَكَ فِي حَلْ فَإِنْ عَجَزْتَ فَالرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالْابْتِهَالُ إِلَيْهِ أَنْ يُرْضِيَهُ عَنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَّا فِي الْعِرْضِ فَإِنِ اغْتَبْتَهُ أَوْ بَهَتْهُ أَوْ شَتَمْتَهُ فَحَقَّكَ أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَأَنْ تَسْتَحِلَّ مِنْ صَاحِبِهِ إِنْ أَمْكَنَكَ هُذَا إِذَا لَمْ تَخْشَ زِيَادَةَ غَيْظٍ أَوْ هَيْجٍ فِتْنَةِ فِي إِظْهَارِ ذَلِكَ أَوْ تَجْدِيدِهِ، فَإِنْ خَشِيتَ ذَلِكَفَالرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْكَ وَيَجْعَلَ لَهُ خَيْراً كَثِيراً فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالاسْتِغْفَارُ الْكَثِيرُ لِصاحِبِهِ\r?…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي – (ج 4 ص 248)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ فَكَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِسَيْفٍ أَوْ تَقْرِيبِ سَبُعٍ أَوْ إِدْنَاءِ أَفْعَى فَيُذْعَرُ مِنْهُ فَيَزُولُ عَقْلُهُ بِهِ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَضْعُوفًا مَذْعُورًا فَذَلِكَ مُزِيلٌ لِعَقْلِ مِثْلِهِ فَيُؤْخَذُ بِدِيَتِهِ [وَإِنْ كَانَ قَوِيَّ النَّفْسِ ثَابِتَ الْجَأْشِ فَعَقْلُ مِثْلِهِ لَا يَزُولُ بِهَذَا التَّفْزِيعِ فَلَا دِيَةَ فِيهِ، وَهَكَذَا إِنْ زَعَقَ عَلَيْهِ بِصَوْتٍ مُهَوَّلٍ فَزَالَ عَقْلُهُ كَانَ مُعْتَبَرًا بِحَالِهِ فِي قُوَّةِ جَأْشِهِ أَوْ ذُعْرِهِ، فَلَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ فِي ذِي الْجَأْشِ وَتَلْزَمُهُ فِي الْمَذْعُورِ، فَأَمَّا إِنْ أَخْبَرَهُ مُصِيبَةً حَزِنَ لَهَا فَزَالَ عَقْلُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِمَسَرَّةٍ فَرِحَ بِهَا فَزَالَ عَقْلُهُ لِحُدُوثِ زَوَالِهِ عَنْ فَرَحٍ وَحُزْنٍ أَحْدَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ.\r?…بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 20)\r(مسألة: ش): يجرم ترويع المسلم وغيره ولو على وجه المزاح لما ورد من النهي عنه اهـ. وفي الحديث الحسن: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروّعن مسلماً\" اهـ بج.\r?…بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية,4/17]\r«مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنْ إفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَإِنْ هَازِلًا كَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ أَوْ حَدِيدَةٍ أَوْ أَفَاعِي أَوْ أَخْذِ مَتَاعِهِ فَيَفْزَعُ لِفَقْدِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إدْخَالِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ عَلَيْهِ انْتَهَى","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"أَقُولُ فَيَلْزَمُ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ لِمَا قَالُوا مَنْ آذَى غَيْرَهُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُعَزَّرُ وَلَوْ بِغَمْزِ الْعَيْنِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة ( وَشَرْطُ جَوَازِهِ) قَوْلًا أَوْ فِعْلًا (أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ كَذِبٌ وَلَا رَوْعُ مُسْلِمٍ) وَإِلَّا فَيَحْرُمُ (دت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَعِبًا وَلَا جِدًّا» لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْوِيعٍ وَتَخْوِيفٍ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَتَى لِبَيَانِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَيَانًا إذَا كَانَ فِي أَخْذِ الْعَصَا كَذِبٌ كَأَنْ يَرَى غَصْبَ عَصَاهُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ أَوْ تَرْوِيعٌ كَأَنْ يُخِيفَهُ بِغَصْبِ عَصَاهُ وَلَا يُرِيدُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ مِنْ قَبِيلِ الْمِزَاحِ الْفِعْلِيِّ هَذَا لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ دَلَالَةَ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ فَافْهَمْ (د عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قِيلَ لَا يَضُرُّ إبْهَامُهُمْ لِأَنَّهُمْ عُدُولٌ فَتَدَبَّرْ","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"أَقُولُ وَذَلِكَ بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِأَنَّ «خَيْرَ الْقُرُونِ قَرْنِي». «وَأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» لَكِنْ يَشْكُلُ بِالْكَلَامِ فِي تَفْصِيلِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ لَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ الْإِغْنَاءُ عَنْ التَّفْصِيلِ الْمُتَعَذِّرِ أَوْ الْمُتَعَسِّرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ حَضَرَ الْيَوْمَ عُلَمَاءُ الْبَلَدِ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْرُونَ» أَيْ يَسِيرُونَ لَيْلًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى - {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى} [الإسراء: 1]- «مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ» عَلَى نَاقَتِهِ «فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلَى حَبْلٍ مَعَهُ» أَيْ مَعَ ذَلِكَ النَّائِمِ «فَأَخَذَهُ» أَيْ الْبَعْضُ ذَلِكَ الْحَبْلَ عَلَى وَجْهِ الْمِزَاحِ «فَفَزِعَ» أَيْ النَّائِمُ بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ لَمَّا لَمْ يَجِدْ حَبْلَهُ (فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» إذْ «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ» الْحَدِيثَ فَطَبِيعَةُ الْإِسْلَامِ أَوْجَبَتْ السَّلَامَةَ مِنْ التَّرْوِيعِ وَالتَّخْوِيفِ فَفِي التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ \" الْمُسْلِمُ \" تَنْبِيهٌ عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ كَأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيِّ فِي صَنْعَةِ الْبَدِيعِ وَمِنْ الْقَضَايَا الَّتِي قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا فَافْهَمْ وَأَيْضًا سَبَقَ حَدِيثُ «مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنْ إفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَإِنْ هَازِلًا كَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ أَوْ حَدِيدَةٍ أَوْ","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"أَفَاعِي أَوْ أَخْذِ مَتَاعِهِ فَيَفْزَعُ لِفَقْدِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إدْخَالِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ عَلَيْهِ انْتَهَى\rأَقُولُ فَيَلْزَمُ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ لِمَا قَالُوا مَنْ آذَى غَيْرَهُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُعَزَّرُ وَلَوْ بِغَمْزِ الْعَيْنِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة (وَإِكْثَارُهُ) أَيْ الْمِزَاحِ مَعَ وُجُودِ شَرْطِ الْجَوَازِ (مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ)\rb.…Apakah tujuan menguatkan mental, membentuk karakter tangguh bisa melegalkan tindakan gojlokan?\rJawaban:\rGojlokan dengan tujuan tersebut dibenarkan.\rCatatan: Perlu diketahui bahwa gojlokan bukan termasuk Tindakan bulliying. Meskipun terkadang dapat sampai ke taraf bulliying. Berikut perbedaan gojlokan dan bulliying:\rAspek…Gojlokan…Bulliying\rRelasi Kuasa…•…Biasanya ada keseimbangan kekuatan.\r•…Terjadi antara teman sebaya yang setara, akrab, dan sama-sama memahami konteks bercanda.…•…Ada ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan.\rMisalnya: senior ke junior, banyak orang ke satu orang, atau pihak yang secara sosial lebih kuat kepada yang lemah.\rdampak…•…Cuma berdampak sebatas candaan ringan yang tidak menyakiti.\r•…Tidak membuat korban tertekan atau malu.…•…Dampaknya menyakitkan, baik mental maupun emosional.\r•…Korban merasa takut, malu, tertekan, stres, atau trauma.\rBentuk…•…Ucapan yang bersifat menggoda atau meledek yang konteksnya bercanda.\r•…Tidak berlebihan, tidak menghina martabat, dan semua pihak nyaman.…•…Bisa berupa verbal (menghina, merendahkan, memanggil dengan sebutan buruk), Fisik (memukul, mendorong), Sosial (mengucilkan, mempermalukan di media sosial).","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"•…Dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi pola menyakitkan.\rReferensi\r1.…الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 229…2.…اتحاف السادة المتقين مع إحياء علوم الدين جـ: 9 صـ 233\r3.…معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ت) نحو (395) - ج 1 ص: 254…4.…إسعاد الرفيق - (ج 1 / ص 442)\r5.…المجموع شرح المهذب (ج 8 ص 414)…6.…-\r?…الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 229\rقال ابن حجر الهيتمي: السخرية: الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص يوم يضحك منه، وقد يكون بالمحاكاة بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإيماء، أو الضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو غلط، أو على صنعته، أو قبيح صورته. فمن ارتكب شيئا من التحقير مما هو ممنوع كان قد ارتكب محرما يعزر عليه شرعا تأديبا له. وهذا التعزير مفوض إلى رأي الإمام، وفق ما يراه في حدود المصلحة وطبقا للشرع، كما هو مبين في مصطلح (تعزير) ؛ لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة، فلكل ما يناسبه منه. وهذا إن قصد بهذه الأمور التحقير، أما إن قصد التعليم أو التنبيه على الخطأ أو نحو ذلك - ولم يقصد تحقيرا - فلا بأس به، فيعرف قصده من قرائن الأحوال.\r?…اتحاف السادة المتقين مع إحياء علوم الدين جـ: 9 صـ 233","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"(الآفة الحادية عشر): السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن, ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد سبق ما يذم منه وما يمدح وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كنت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها.\r(قوله على وجه يضحك منه) على الملا (قوله وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول الخ) وهو بجميع انواعه حرام لانه ايذاء (قوله لم يسم ذلك غيبة) لانها كما سياتي ذكر العيب على الغيب.\r?…معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ت) نحو (395) - ج 1 ص: 254\rالفرق بين المزاح والاستهزاء: أن المزاح لا يقتضي تحقير من يمازحه ولا اعتقاد ذلك، ألا ترى أن التابع يمازح المتبوع من الرؤساء والملوك ، ولا يقتضي ذلك تحقيرهم ولا اعتقاد تحقيرهم، ولكن يقتضي الاستئناس بهم على ما ذكرناه في أول الكتاب والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزاً به و اعتقاد تحقيره.\r?…إسعاد الرفيق - (ج 1 / ص 442)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"{و} منها {الاستهزاء بالمسلم} أى الاستهانة والتحقير له فهو {كل كلام} أو فعل أو إشارة أو إيماء {مؤذ له} أى المسلم من القبائح العظيمة التى فشت فى هذه الأزمان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية ومعنى الاستهزاء السخرية وهى النظر إلى المسخور منه بعين النقص أى لا تحتقر غيرك عسى أن يكون عند الله خيرا منك وأفضل وأقرب ربّ أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبرّه وقد احتقر إبليس اللعين آدم ( فباء بالخسار الأبدى وفاز آدم بالعزّ الأبدى وشتان ما بينهما ويحتمل أن يكون المعنى لا تحقرن غيرك فإنه ربما صار عزيزا وصرت ذليلا ينتقم منك لا تهين الفقير علك أن (تركع يوما والدهر قد رفعه وقد قام الإجماع على تحريم ذلك وأخرج البيهقى أن المستهزئين بالناس ليفتح لأحدهم باب الجنة فيقال لهم هلم هلم فيجىء بكريه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فلم يزل كذلك حتى أن الرجل ليفتح له الباب فيقال هلم هلم فلا يأتيه من اليأس وقال ابن عباس فى قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك بحال الاستهزاء وفى الإحياء أنه لا يحرم نحو الاستهزاء إلا بمن يتأذى به أما من جعل نفسه مسخرة حتى إنه ربما يفرح بذلك فتكون السخرية فى حقه من جملة المزاح والله\r?…المجموع شرح المهذب – (ج 8 ص 414)\r(الحادية عشرة) يجوز للإنسان أن يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة ففي الصحيحين أن (أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لابنه عبد الرحمن يا غنثر فجدع وسب) (قوله) غنثر - بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ومعناه البهيم (قوله) جدع - بالجيم والدال المهملة - أي دعا بقطع أنفه ونحوه\r?…المجموع شرح المهذب – (ج 1 ص 64)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"فصل:وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَطْرَحَ عَلَى أَصْحَابِهِ مَا يَرَاهُ مِنْ مُسْتَفَادِ الْمَسَائِلِ، وَيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ أَفْهَامَهُمْ وَيُظْهِرَ فَضْلَ الْفَاضِلِ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، تَرْغِيبًا لَهُ وَلِلْبَاقِينَ فِي الِاشْتِغَالِ وَالْفِكْرِ فِي الْعِلْمِ وَلِيَتَدَرَّبُوا بِذَلِكَ وَيَعْتَادُوهُ، وَلَا يُعَنِّفُ مَنْ غَلِطَ مِنْهُمْ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرَى تَعْنِيفَهُ مَصْلَحَةً لَهُ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَعْلِيمِهِمْ أَوْ إلْقَاءِ دَرْسٍ عَلَيْهِمْ أَمَرَهُمْ بِإِعَادَتِهِ، لِيُرَسِّخَ حِفْظَهُمْ لَهُ، فَإِنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ مَا، عَاوَدُوا الشَّيْخَ فِي إيضَاحِهِ\rJALSAH TSALISAH\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…Gus H. Ali Saudi\r2.…K. Su’ud Abdulloh\r3.…KH. Ahmad Suhairi\r4.…K. Sa'dullah\r5.…KH. Ali Makki Zaini\r6.…K. Ma’sum\r1.…Ust. Bisri Musthofa\r2.…Ust. Moh. Halimi\r3.…Gus H. Kanzul Fikri\r4.…Ust. Mihron Zubaidi\r5.…Ust. Fathur Rozi\r6.…Ust. Agus Sugianto\r7.…Ust. Ahmad Badawi\r8.…Ust. Syibro Mulisi…Ust. Badrut Tihami\r……NOTULEN\r……1.…Ust. Uwais Al Qoroni\r2.…Ust. Panji Muhammad Rifa’i\r4.…Abolisi Sebagai Hak Prerogatif Presiden | FW II\rDeskripsi masalah:\rHukum pidana pada dasarnya dibuat untuk menjaga ketertiban, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat menghapuskan atau meringankan konsekuensi pidana, salah satunya adalah abolisi. Abolisi merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki kepala negara untuk menghapus tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang.","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Abolisi sering menjadi perbincangan karena menyangkut kepentingan keadilan, politik, serta kemaslahatan masyarakat. Di satu sisi, abolisi dapat menjadi instrumen untuk meredakan ketegangan sosial, menghindari konflik berkepanjangan, atau memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku. Namun di sisi lain, pemberian abolisi berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi korban atau masyarakat bila dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan.\r1)…Pengertian Abolisi\rAbolisi adalah penghapusan proses hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang diberikan oleh kepala negara. Dalam konteks Indonesia, abolisi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (2), yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).\r2)…Dasar Hukum dan Prosedur Abolisi di Indonesia\rDasar hukum abolisi terdapat pada UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) dan UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Prosedur pemberian abolisi dilakukan dengan pertimbangan DPR. Presiden tidak bisa serta-merta memberikan abolisi tanpa mekanisme persetujuan, sehingga ada check and balance antara eksekutif dan legislatif.\r3)…Perbedaan Abolisi, Amnesti, dan Grasi\r?…Abolisi: penghapusan proses penuntutan dan dilakukan saat perkara masih berjalan, sebelum ada putusan final pengadilan.\r?…Amnesti: penghapusan seluruh akibat hukum pidana terhadap sekelompok orang, dan umumnya dilakukan setelah ada putusan inkracht.\r?…Grasi: pengampunan atau pengurangan hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan.\r4)…Dampak Pemberian Abolisi","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"?…Positif: dapat meredakan konflik politik atau sosial, memberi kesempatan rekonsiliasi, dan menjadi solusi atas kasus-kasus sensitif.\r?…Negatif: berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, dianggap intervensi politik, serta melemahkan prinsip equality before the law bila tidak digunakan secara bijak.\r5)…Contoh Praktik Abolisi di Indonesia\r?…Tahun 1977 – Era Presiden Soeharto\rPresiden Soeharto mengeluarkan keputusan presiden nomor 63 tahun 1977 yang memberikan amnesti dan abolisi kepada para pengikut Fretilin di Timor Timur. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meredakan konflik politik serta memperkuat integrasi Timor Timur dengan indonesia.\r?…Tahun 1998 – Era Presiden B. J. Habibie\rMelalui keputusan presiden nomor 80 tahun 1998, Presiden Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tokoh politik, antara lain Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Langkah ini dianggap sebagai simbol terbukanya kebebasan politik pascareformasi.\r?…Tahun 2000 – Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)\rGus Dur mengeluarkan keputusan presiden nomor 91 tahun 2000 yang memberikan abolisi kepada Jauhari Mys (Azhari), Monier, Rom Sarvir, dan Leseren Dampari Karma. Tidak lama setelah itu, Sawito Kartowibowo juga mendapat abolisi lewat keputusan presiden nomor 93 tahun 2000.\r?…Tahun 2025 – Era Presiden Prabowo Subianto\rPada 1 agustus 2025, Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Thomas Lembong, mantan menteri perdagangan yang dijatuhi vonis empat tahun enam bulan penjara terkait kasus korupsi impor gula. Dengan abolisi ini, proses hukum terhadapnya dihentikan.\rPertanyaan:","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"a.…Dalam literatur fiqh, apakah dikenal istilah abolisi seperti dalam deskripsi? dan bagaimana hukumnya?\rJawaban:\rMenilik substansinya Abolisi di dalam syariat identik dengan konsep 'Afw 'an al-Jarimah (pengampunan tindak kejahatan). Sedangkan hukum presiden memberikan Abolisi diperbolehkan selama untuk tindak kejahatan non hudud dan Qishash. Namun demikian, pemberian Abolisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:\r•…Menjaga prinsip keadilan.\r•…Menjaga hak-hak korban.\r•…Mengandung kemaslahatan\rReferensi\r1.…التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 280)…2.…التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 284)\r3.…درر الحكام شرح غرر الأحكام - (ج 2 / 61)…\r?…التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 280)\rالحق الثالث: حق العفو((1)): من المسلم به في الشريعة أن لولي الأمر حق العفو في جرائم التعازير دون غيرها من الجرائم، فله أن يعفو عن الجريمة، وله أن يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها، وله حق العفو سواء في الجرائم التعزير التي نصت عليها الشريعة، أو في الجرائم التي نص عليها هو.وحق ولي الأمر في العفو مقيد بأن لا يكون مخالفاً لنصوص الشريعة، أو مبادئها العامة وروحها التشريعية، كما أنه مقيد بأن يقصد به تحقيق مصلحة عامة أو دفع مفسدة وإذا كان من حق ولي الأمر أن يعفو عن الجريمة، وأن يعفو عن العقوبة، فإن حقه في العفو لا يتولد الا بتولد سببه، فلا يستطيع أن يعفو عن الجريمة إلا إذا وجدت الجريمة، ولا يستطيع أن يعفو عن العقوبة إلا إذا حكم بالعقوبة، فليس لولي الأمر إذن أن يعفو مقدماً عن الجرائم قبل وقوعها، أو عن العقوبات قبل الحكم بها؛ لأن ذلك يعتبر إباحة للأفعال المحرمة لا عفواً عن الجريمة أو العقوبة.\r?…التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 284)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"ويرى الشافعي أن إقامة عقوبات التعازير حق لولي الأمر، وليست واجباً عليه، وأساس هذا الرأي أن لولي الأمر أن يعفو عن الجريمة، وأن يعفو عن العقوبة، فله إذن أن يعاقب وأن لا يعاقب، وكل ما يكون للإنسان أن يفعله أو يتركه فهو حق وليس واجباً عليه\rويلاحظ أن التسليم بنظرية الشافعي لا يؤدي بأي حال إلى تعطيل النصوص التي جاءت بجرائم التعازير؛ لأن الشافعي لم يقل بأن لولي الأمر أن يعطل نصوص الشريعة أو أن يبيح ما حرمته الشريعة، إنما قال إن لولي الأمر أن يعاقب أو أن يعفو، فالجريمة لا تزال في نظرية الشافعي جريمة، وما حرمته الشريعة يحرم إتيانه، وإنما لولي الأمر بعد وقوع الجريمة أن يعاقب أو يعفو، واستعمال ولي الأمر لحقه في العقوبة أو العفو مقيد بصالح الجماعة ونظامها العام، الذي يقتضي العفو عن العقوبة تارة، ويقتضي تنفيذ العقوبة تارات، وليس لولي الأمر أن لا يستجيب لمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام؛ لأنه لم يمنح حق العفو عن العقوبة أو إيقاعها إلا ليكون قادراً على تحقيق مصلحة الجماعة وتثبيت نظامها، ولم يول أمر الجماعة إلا لحماية مصالحها وحفظ نظامها.\r?…درر الحكام شرح غرر الأحكام - (ج 2 / 61)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(كتاب الحدود) (قوله فإن أكثره تسعة وثلاثون... إلخ) علة لعدم تقديره لأن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر ولأنه يكون بغير الضرب كما في البحر (قوله يجب أي على الإمام إقامتها) يعني بعد ثبوت السبب عند الحاكم وعليه ابتنى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه وممن قال به الزبير بن العوام وقال إذا بلغ إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا كذا في الفتح (قوله فإن المقصد الأصلي من شرعه الانزجار) يعني الانزجار بعده لأن التحقيق أن العلم بشرعية الحدود مانع قبل الفعل زاجر بعده يمنع من العود إليه وليس الحد كفارة للمعصية بل التوبة هي المسقطة عنه عذاب الآخرة كما في الفتح\r5.…Pro-Kontra Giliran Mandi | PP. Dalwa- Pasuruan\rDeskripsi masalah:\rSuatu hari, ada seorang santri—sebut saja Rozi—yang hendak mandi. Karena kamar mandi umum biasanya cukup ramai, ia memutuskan untuk mengantre dari kamar terlebih dahulu. Saat itu, ia melihat temannya, Rafly, tengah membawa peralatan mandi menuju kamar mandi. Rozi pun berkata, “Saya mandi setelah kamu, ya.” Rafly mengiyakan permintaan tersebut.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Sesampainya di kamar mandi, ternyata sudah ada dua orang yang mengantre sebelum Rafly. Tak lama kemudian, datanglah Husni dan meletakkan gayungnya setelah Rafly, dengan tujuan untuk mandi junub. Waktu berlalu, dan tibalah giliran Husni untuk mandi. Namun, sebelum ia masuk, Rozi datang dari kamar dengan keyakinan bahwa ia telah memesan antrean sebelumnya lewat Rafly. Terjadilah adu mulut antara Rozi dan Husni, karena masing-masing merasa berhak untuk mandi lebih dulu. husni bersikeras bahwa ia datang lebih awal dan hendak mandi junub, sehingga merasa lebih berhak atas giliran tersebut. Setelah Rafly selesai mandi, Rozi tetap ngotot ingin masuk lebih dulu karena sudah ngantri dari kamar, sementara Husni merasa dirinya yang lebih pantas karena sudah antre secara fisik dengan datang langsung ke kamar mandi.\rNB: Mengambil antrean orang lain tergolong sebagai tindakan ghasab dan hukumnya haram. sebagaimana disebutkan di kitab\r(الشمس المنيرة باب الغصب 399 / مرقاة صعود التصديق 148)\rومن معاصي البدن أخذ نوبة الغير في المكان أو الثوب أو البئر أو غير ذلك\ra.…Dalam kasus di atas, kapan seseorang dianggap sah dalam antrean secara fikih? Apakah cukup hanya dengan ucapan dari jauh (seperti “saya setelah kamu”), atau dengan meletakkan gayung, atau harus hadir secara fisik di tempat, Sehingga Dihukumi Ghosob Orang Yang Mengambilnya?\rJawaban;\rPraktek seseorang mengantri dengan sekedar ucapan “saya setelah kamu’’ belum cukup dianggap mengantri karena dia belum hadir secara nyata","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Praktek meletakkan gayung bisa dianggap cukup bila pemilik meninggalkan gayungnya karena udzur dan sudah sesuai dengan adat yang berlaku\rReferensi\r1.…حاشية الجمل - (ج 3 / ص 571)…2.…حاشية الجمل - (ج 5 / ص 354)\r3.…حاشية الجمل - (ج 3 / ص 570)…4.…الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 253)\r?…حاشية الجمل - (ج 3 / ص 571)\r( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في مصرنا من وضع القمح في الجرين هل يستحق من اعتاد الوضع بمحل منه وضعه في كل سنة بحيث يصير أحق به من غيره حتى لو رأى من سبقه إلى وضع غلته فيه منعه كمقاعد الأسواق أم لا ؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه لا يصير أحق به من غيره كمن اعتاد الصلاة بمحل من المسجد لأن الغرض يحصل بالوضع في جميع المجال كما أن الصلاة تصح في جميع بقاع المسجد ولا نظر إلى أنه قد يتعلق غرضه بموضع منه كقربه من منزله أو بعده عن أطراف المحل التي هي مظنة للسرقة إلى غير ذلك لأن هذه الأغراض لا نظر إليها كما أنهم لم ينظروا في بقاع المسجد إلى حصول الثواب بالقرب من الإمام أو كونه بميمنة الصف ونحو ذلك ومقاعد الأسواق إنما كان أحق بها لتولد الضرر بانقطاع الإلاف عنه وعدم اهتدائهم لمحله فمن سبقه إليه استحقه ولا يحصل السبق بوضع علامة في المحل كما لا يحصل الالتقاط بمجرد الوقوف على اللقطة وإنما يحصل السبق بالشروع في شغل المحل كوضع شيء من الزرع الذي يراد وضعه في المحل بحيث يعد أنه شرع في التجرين عادة ا هـ. ع ش على م ر.\r?…حاشية الجمل - (ج 5 / ص 354)\r( وإذا ازدحم مدعون ) هو أولى من قوله خصوم ( قدم ) وجوبا ( بسبق ) من أحدهم ( علم ف ) إن لم يعلم سبق بأن جهل أو جاءوا معا قدم ( بقرعة ) والتقديم فيهما ( بدعوى واحدة ) لئلا يطول الزمن فيتضرر الباقون. ( و ) لكن ( سن تقديم مسافرين مستوفزين )","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"( قوله قدم بسبق إلخ ) محل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة لانفراده في البلد وإلا بأن تعدد فيها فيقدم من شاء ا هـ شرح م ر مع زيادة ( قوله أيضا قدم بسبق إلخ ) وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا ز ي ( أقول ) وهو ظاهر ، وإن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري ، وإلا فينبغي أن الخيرة له ؛ لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بعض المشترين ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة في المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد ، وهذا في غير المالكين لها أما هم فيقدمون على غيرهم ؛ لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم فيقدم عليهم المالكون وإذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم منهم فينبغي أن يقرع بينهم ، وإن جاءوا مترتبين لاشتراكهم في المنفعة ا هـ ع ش على م ر\r?…حاشية الجمل - (ج 3 / ص 570)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ) إليه ( ولم تطل مفارقته بحيث انقطع ) عنه ( إلافه ) لمعاملة أو نحوها ( فحقه باق ) لخبر مسلم { من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } ولأن الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل فإن فارقه لا ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقه ليعود وطالت مفارقته بحيث انقطعت إلافه بطل حقه لإعراضه عنه وإن ترك فيه متاعه أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود ولا عدمه كمفارقته بقصد عود ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ولو لمعاملة ( أو ) سبق إلى محل منه ( لصلاة وفارقه بعذر ) كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع ( ليعود ) إليه ( فحقه باق في تلك الصلاة ) وإن لم يترك متاعه فيه لخبر مسلم السابق نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف ذكره الأذرعي وغيره أما بالنسبة إلى غير تلك الصلاة فلا حق له فيه وخرج بما ذكر ما لو فارقه بلا عذر وبه لا ليعود فيبطل حقه مطلقا ولو لم يفارق المحل فهو أحق به حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق لخبر أبي داود السابق وإنما لم يستمر حقه مع المفارقة كمقاعد الشوارع لأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد بخلاف الصلاة ببقاع المسجد\r?…الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 253)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وظاهر كلامهم أن الاعتبار بالسبق إلى محل القضاء ولو قبل مجيء القاضي فليكن المفتي والمدرس مثله بل صريح كلام جماعة من الأصحاب ذلك في القاضي وعبارتهم ويستحب للقاضي أن يقدم كل يوم ثقة إلى مجلس حكمه حتى يثبت أسامي الخصوم ويكتبها الأسبق فالأسبق فإذا جلس يقدم من سبق على الترتيب فتأمل قولهم أن يقدم وقولهم فإذا جلس يقدم تجد ذلك صريحا في أن العبرة بالسبق إلى مجلس القضاء ولو قبل جلوس القاضي فكذا في مسألتنا يكون السابق إلى محل الدرس ولو قبل جلوس الشيخ وقبل زمنه الذي عينه مستحقا للتقديم على من تأخر عنه سواء أجاء أيضا قبل الوقت أم أوله والمعنى في ذلك ظاهر للمتأمل والله أعلم\rJALSAH ULA\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…K. Sulaiman\r2.…KH. Chadziqun Nuha\r3.…KH. Asyhar Shofwan\r4.…K. M. Anas\r1.…Ust. Ali Romzi\r2.…Ust. Makhshush Izzi Arifin\r3.…Ust. H. Fadil Khozin\r4.…Ust. Ahmad Thohar\r5.…Ust. Moh. Kholil\r6.…Ust. Ufi Biahdikal Haq\r7.…Ust. Abdul Ghofar\r8.…Ust. Hamim Shidqi…Ust. M. Zainal Abidin\r……NOTULEN\r……1.…Ust. M. Taba Alainal Adzim\r2.…Ust. M. Sayyidul Kaunain\r1.…Polemik Dam Indonesia | PP. Al Falah Jeblog\rDeskripsi masalah:","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengusulkan agar penyembelihan hewan kurban sebagai bagian dari denda (dam) dalam ibadah haji tidak perlu lagi dilakukan di Arab Saudi, tetapi bisa dilakukan di negeri sendiri. Hal itu disampaikannya seusai mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Wapres, Jakarta, Senin. “Persoalan fikih seperti dam, pemotongan kambing bisa dilakukan di negeri kita sendiri, tidak harus di Saudi Arabia,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa secara prinsip, Pemerintah Arab Saudi telah membuka ruang untuk opsi tersebut, mengingat tantangan logistik dan jumlah hewan yang sangat besar selama musim haji.“Bayangkan 210 ribu kambing harus dipotong di sana, kambing orang lain. Kalau itu dipotong di Indonesia, kambing kita, dagingnya pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita sendiri,” katanya.\rMenag turut menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah. Menhaj Saudi mengatakan bahwa gagasan penyembelihan Dam di negara asal jemaah sudah diterapkan oleh banyak negara.\r\"Saya pun bertanya kepada Menteri Haji Arab Saudi, menurut pandangan ulama Saudi seperti apa? Dia menunjuk bahwa buktinya sudah banyak negara yang melaksanakan hal tersebut, termasuk Turki,\" ungkapnya .","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Nur Samad, Kepala Staf Teknis Urusan Haji Indonesia, \"Kalau saya pribadi melakukan itu (membayar dam di tanah air). Jadi kalau saya pergi haji (tamattu), saya potong hewan kurban dan Dam di Indonesia,\".(5/12/2006) Menurut Nur Samad, pendapatnya tersebut tidak terlepas dari tujuan pembayaran dan penyaluran Dam itu sendiri. Daging hewan Dam itu wajib disalurkan kepada para fakir miskin.\"Anda coba pergi melihat penyembelihan hewan di sini (Arab Saudi), mubazir! Unta tergeletak begitu saja setelah dipotong. Hanya ada orang yang mengambil hatinya untuk dijual lagi, tapi dagingnya tidak,\" tutur Nur Samad.\rDiakui Nur Samad, penyembelihan hewan di Tanah Air sampai saat ini belum disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun demikian dia yakin, wacana penyembelihan hewan Dam di Tanah Air ini akan terus berkembang.\"Masalah ini sudah didiskusikan dengan MUI tapi tidak pernah selesai. Tapi suatu saat pasti akan bisa. Ya ini karena (pemahaman) tekstual tadi,\" tutur Nur Samad.\rPadahal seperti yang kita ketahui membayar denda (dam) yang disebabkan meningalkan suatu kewajiban atau melakukan keharoman, pelaksanaannya harus dilakukan di tanah haram Begitu juga pentasarufannya diberikan kepada faqir miskin tanah haram.\rKepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (8/5/2025), Gus Irfan mengatakan dukungan otoritas Arab Saudi ini karena mereka juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Dam di Tanah Suci, mulai dari merekrut puluhan ribu penyembelih hingga distribusi daging.","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"Dia bercerita saat bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi, dirinya \"ditagih\" soal kelanjutan rencana tersebut. Kendati demikian, pemerintah masih menunggu fatwa ulama di Indonesia soal penyembelihan Dam di luar Tanah Haram.\rSaya jawab, ‘Belum Yang Mulia, kami masih menunggu izin para ulama.’ Begitu sudah ada bagian ulama yang membolehkan, kita akan laksanakan,\" kata dia.\rSecara fiqh, dalam beberapa bab semisal bab puasa, seseorang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya saat bulan Ramadan diwajibkan untuk membayar kaffaroh berupa memerdekakan budak dan bila tidak mampu ada opsi lain sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini mungkin juga menjadi pertimbangan bagi orang yang dipaksa untuk membayar dam di Indonesia agar punya opsi lain untuk mengugurkan kewajibannya.\rPertanyaan:\rA.…Sahkah praktik pembayaran dam sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban:\rMenimbang bahwa Pemerintah Arab Saudi menghadapi kesulitan dalam pengelolaan pelaksanaan Dam termasuk pengadaan hewan, tenaga penyembelih, serta distribusi daging maka praktik pembayaran Dam sebagaimana digambarkan dalam deskripsi dapat dinilai sah menurut Mazhab Hanbali.\rReferensi\r8.…كشاف القناع الجزء الثاني صحـ 461…9.…شرح الزركشي - (ج 1 / ص 586)\r10.…كتاب المبدع شرح المقنع ص173 …\r?…كشاف القناع الجزء الثاني صحـ 461","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"فصل (وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو) وجب ل (فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها) فهو لمساكين الحرم -إلى أن قال- وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه (يلزمه ذبحه في الحرم) ويجزئه الذبح في جميع الحرم -إلى أن قال- (و) يلزمه (تفرقة لحمه فيه) أي في الحرم (أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه) أي الحرم (من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم -إلى أن قال- (فإن لم يقدر على إيصاله إليهم) أي إلى مساكين الحرم (جاز نحره في غير الحرم) كالهدي إذا عطب لقوله تعالى \"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها\" (و) جاز (تفرقته هو) أي الهدي الذي عجز عن إيصاله (و) تفرقة (الطعام) إذا عجز عن إيصاله بنفسه أو بمن يرسله معه (حيث نحره) أي بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم (فدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر غير جزاء صيد فله تفرقتها) أي الفدية دما كانت أو طعاما (حيث وجد سببها) لأنه \"أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل\" واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك والأثرم وغيرهما (و) له تفرقتها (في الحرم أيضا) كسائر الهدايا\r?…شرح الزركشي - (ج 1 / ص 586)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"( تنبيهات ) : ( أحدها ) : إنما يجب النحر في الحرم إذا قدر على إيصال الهدي إليه ، إما بنفسه ، أو بمن يرسله معه ، فإن عجز مطلقاً نحر حيث كان ، كما دل عليه كلام الخرقي ، لأنه فعل ما استطاع ، فلا يكلف زيادة عليه ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، وخرج ابن عقيل رواية وصححها فيمن حصر عن الخروج لذبح الهدي المنذور ، أنه يذبحه في موضع حصره ، ولا يلزمه تنفيذه ، كدم الإحصار على المذهب . ( الثاني ) : حيث قيل : النحر في الحرم ، فإنه لا يجوز في الحل ، لكنه لا يختص بمحل من الحرم ، بل في أي موضع نحر من الحرم أجزأه ، وحيث قيل : النحر في الحل فذلك على سبيل الجواز ، على مقتضى كلام الشيخين ، وظاهر كلام الخرقي ، وصاحب التلخيص وطائفة الوجوب ، ويحتمله كلام أحمد : وما كان من فدية حلق الرأس فحيث حلقه . ( الثالث ) : مساكين الحرم من كان فيه ، من أهله أو وارد إليه ، من الحاج وغيرهم ، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم ، واللَّه أعلم\r?…كتاب المبدع شرح المقنع ص173","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(فصل) الضرب الثاني: على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع أحدها: دم المتعة والقران، فيجب الهدي في المتعة بقوله تعالى: ?فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ? [البقرة: 196]، وفي القران؛ قياسًا عليه. فإن لم يجد الهدي في موضعه، ولو وجده ببلده، أو وجد من يقرضه، نص عليه؛ لأن وجوبه مؤقت، فاعتبرت له القدرة في موضعه؛ كماء الوضوء، بخلاف رقبة الكفارة، فصيام ثلاثة أيام في الحج؛ لما سبق، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، هذا هو الأشهر عنه، وعليه أصحابنا؛ ليكون إتيانها أو بعضها بعد إحرامه بالحج، واستحب صوم عرفة لموضع الحاجة، وفيه نظر وأجاب القاضي: بأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل، وعليه: يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية؛ ليصومها في الحج.\rB.…Jika tidak sah, namun telah ditetapkan pemerintah, bagaimana jalan keluar agar yang bersangkutan telah gugur kewajiban damnya?\rJawaban:\rGugur, tercukupi dengan sub A\r2.…Polemik Tukar Kado | FW 1 A\rDeskripsi masalah:","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Desa tempat qolbu tinggal selalu menyambut hari besar dengan semangat hangat. Tahun ini, pemerintah setempat memutuskan untuk mengadakan acara tukar kado dengan sistem white elephant/yanke swap. Semua pemuda setempat, sekitar 30 orang, wajib berpartisipasi. Aturannya sederhana: setiap orang menarik nomor undian urutan pengambilan hadiah dan harus membelikan hadiah dengan kisaran harga Rp 100.000 - Rp 150.000. Agar lebih personal, mereka ketika mengambil nomor undian pengambilan kado juga diminta mengisi \"wishlist\" singkat berisi tiga hal yang diinginkan pada papan tulis yang tersedia. Di kemudian hari, para peserta datang dengan menenteng hadiah untuk di kumpulkan pada tempat yang di sediakan, setelah semua hadiah terkumpul, di mulailah pengambilan sesuai nomor urut undian, semuanya terlihat menyenangkan pada awalnya. Suasana balai desa riuh dengan bisikan-bisikan dan tebakan hadiah apa yang akan mereka dapat. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika kado mulai dibuka, ada rasa canggung dan masalah pun mulai bermunculan:\r?…Budi, yang menerima hadiah dari Rara (sebuah mouse gaming wireless), terlihat sedikit kecewa. Ternyata ia sudah memiliki model yang persis sama.\r?…Diana menerima set makeup dari Andi dengan senyum tipis, tetapi kemudian hadiah itu terbengkalai di meja dan tidak pernah dipakai.\r?…Yang paling memalukan, ada satu hadiah yang ternyata adalah barang bekas yang masih terbungkus seadanya langsung melanggar aturan budget dan effort.\rAkibatnya, alih-alih menciptakan kehangatan, acara tukar kado justru meninggalkan rasa :","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"?…Kekecewaan bagi yang menerima hadiah tidak tepat.\r?…Rasa bersalah bagi pemberi yang merasa hadiahnya tidak diterima dengan baik.\r?…Ketidakadilan karena ada yang memberi hadiah mewah, ada yang asal-asalan tidak sesuai budget yang ditetapkan atau sesuai namun tidak berfaidah.\r?…Kecanggungan dalam hubungan sosial keesokan harinya.\rAkibatnya aktivitas \"tukar kado\" yang seharusnya menjadi momen berbagi kebahagiaan, justru berpotensi menjadi sumber masalah komunikasi, ekspektasi, dan logistik ketika tidak dikelola dengan aturan yang jelas, transparan, dan empati dari setiap pesertanya.\rPertanyaan:\rA.…Termasuk akad apa aktivitas diatas dan bagaimana hukumnya?\rJawaban:\rTermasuk aqad Hibah Mutlaqoh, dan hukumnya sah.\rReferensi\r1.…مغني المحتاج - (ج 3 / ص 572)…2.…تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني (ج 6/ 503 )\r?…مغني المحتاج - (ج 3 / ص 572)\r( ومتى وهب ) شيئا ( مطلقا ) عن تقييده بثواب وعدمه ( فلا ثواب ) أي لا عوض ( إن وهب لدونه ) الى ان قال...","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"( وكذا ) إن وهب مطلقا الدون ( لأعلى منه ) كهبة الغلام لأستاذه ، فلا ثواب ( في الأظهر ) كما لو أعاره دارا لا يلزمه شيء إلحاقا للأعيان بالمنافع . والثاني يجب الثواب لاطراد العادة بذلك ( و ) كذا إن وهب مطلقا ( لنظيره ) فلا ثواب أيضا ( على المذهب ) المقطوع به ؛ لأن القصد من مثله : الصلة وتأكد الصداقة ، والطريق الثاني طرد القولين السابقين ، والهدايا في ذلك كالهبة كما قاله المصنف تفقها ، ونقله في الكفاية عن تصريح البندنيجي . وأما الصدقة فثوابها عند الله تعالى فلا يجب العوض فيها مطلقا . قال في زيادة الروضة : ونقل عن تصريح البغوي وغيره ( فإن وجب ) في الهبة مطلقا ثواب على المرجوح وهو مقابل الأظهر ( فهو قيمة الموهوب ) أي قدرها ( في الأصح ) ؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم فيه شيء تجب فيه القيمة ، وعلى هذا ، فالأصح اعتبار قيمة وقت القبض لا وقت الثواب ، والثاني : يلزمه ما يعد ثوابا لمثله عادة .\r?…تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (ج 6/ 503 ) — ابن حجر الهيتمي (ت 974)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"وَمَا لَا) يَجُوزُ بَيْعُهُ (كَمَجْهُولٍ وَمَغْصُوبٍ) لِغَيْرِ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ (وَضَالٍّ وَ) وَآبِقٍ (فَلَا) تَجُوزُ هِبَتُهُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ وَلَا يَرِدُ خَبَرُ «زِنْ وَأَرْجِحْ»؛ لِأَنَّ الرُّجْحَانَ الْمَجْهُولَ وَقَعَ تَابِعًا لِمَعْلُومٍ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَرْجَحْ تَحَقُّقُ الْحَقِّ حَذَرًا مِنْ التَّسَاهُلِ فِيهِ وَلَا «قَوْلُهُ ? لِلْعَبَّاسِ ? فِي الْمَالِ الَّذِي جَاءَ مِنْ الْبَحْرَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ خُذْ مِنْهُ» الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَجْهُولِ إنَّمَا هُوَ فِي الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ بِخِلَافِ هَدِيَّتِهِ وَصَدَقَتِهِ فَيَصِحَّانِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِعْطَاءُ الْعَبَّاسِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ صَدَقَةٌ لَا هِبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ لِكَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ\rB.…Siapa yang bertanggung jawab mengganti rugi bila terjadi kekecewaaan?\rJawaban:\rTidak ada\rReferensi:\rIdem sub A\rJALSAH TSANIYAH\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…K. Sulaiman\r2.…KH. Chadziqun Nuha\r3.…KH. Asyhar Shofwan\r4.…K. M. Anas\r5.…K. Abdul Manan\r1.…Ust. Ali Romzi\r2.…Ust. Makhshush Izzi Arifin\r3.…Ust. H. Fadil Khozin\r4.…Ust. Ahmad Thohar\r5.…Ust. Moh. Kholil\r6.…Ust. Ufi Biahdikal Haq\r7.…Ust. Abdul Ghofar\r8.…Ust. Hamim Shidqi…Ust. Birkatun Nurul Warid\r……NOTULEN\r……1.…Ust. M. Taba Alainal Adzim\r2.…Ust. M. Sayyidul Kaunain\r3.…Mengkaji Keputusan Zakat Fitrah Menggunakan Uang | PP. Al Falah Trenceng\rDeskripsi masalah:","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Menurut pendapat arus utama (mainstream) mazhab Syafi’i–yang dianut mayoritas muslimin Indonesia–mengharuskan pembayaran zakat fitrah dengan qutul balad (makanan pokok) yang berupa biji-bijian dan tahan lama.\rDi Indonesia makanan pokok utamanya adalah beras. Bila kita mengikuti pendapat mainstream tersebut, maka kewajiban zakat fitrah dibayar dengan beras yang merupakan bagian dari bahan makanan (min tho'amin).\rDinamika di masyarakat sering kali terjadi kesulitan teknis pembayaran zakat fitrah dengan beras, baik karena masyarakat tidak lagi selalu menempatkan beras sebagai satu-satunya kebutuhan utama penopang hidup dataupun karena masyarakat merasa lebih mudah membayarnya dengan uang.\rDalam sebuah hasil jawaban forum Bahtsul Masail, di temukan dua pola konsep solutif sebagai dasar keabsahan pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang. Yang pertama adalah dengan mengadopsi takaran beras dalam madzhab Syafi'i yakni 2,5 atau 2,7 kg yang kemudian di uangkan dan dibayarkan sebagai ganti beras dengan merujuk pendapat madzhab hanafi, dan kebolehan untuk berpindah madzhab dengan mengutip redaksi di bawah ini","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"وَالاِْنْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ آخَرَ وَلَوْ فِى بَعْضِ الْمَسَائِلِ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ عَلَى صِفَةٍ تُخَالِفُ الإِْجْمَاعَ جَازَ وَإِلاَّ فَلاَ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِلاَ صَدَاقٍ وَلاَ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُودٍ فَإِنَّ هَذِهِ الصّورَةَ لاَ يَقُولُ بِهَا أَحَدٌ\rArtinya: Soal perpindahan dari satu ke lain mazhab–meski tidak secara keseluruhan satu rangkaian ibadah–, ulama memiliki tiga pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama melarang secara mutlak. Sebagian ulama lagi membolehkan secara mutlak. Sebagian ulama lain lagi membolehkannya selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijmak. Apabila bertentangan dengan ijmak, maka perpaduan mazhab dilarang seperti perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, dan tanpa saksi. Sungguh perpaduan semacam itu tidak diperbolehkan oleh seorang pundari kalangan ulama. (Syaikh Nawawi Banten, ats-Tsimar al-Yani’ah, Mesir-Dar Ihya` al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt, halaman 13) .\rTentu hal ini menimbulkan kejanggalan dalam memahami teks eksplisit ولو في بعض المسائل, apakah teks tersebut juga memasukkan sebagian qodliyah dalam satu kajian. Sehingga praktek pembayaran zakat dengan pola rumusan pertama bukan merupakan kasus talfiq tapi taqlid.\rPertanyaan :\rA.…Apakah pemahaman dari redaksi \"ولو في بعض المسائل\" sebagaimana dalam deskripsi sudah benar?\rJawaban:","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"Sudah benar, karena yang dimaksud dengan ولو في بعض المسائل adalah didalam satu qodliyah atau sebagian qadliyah. Namun dalam pembahasan zakat sebagaimana dalam deskripsi ada pendapat mazhab maliki yang mengatakan boleh membayar zakat dengan menggunakan uang yang ukurannya sama dengan mazhab syafi’i meskipun ini hukumnya makruh.\rCatatan: untuk menghindari talfiq atau hukum makruh sebaiknya mengikuti pendapat mazhab hanafi secara utuh yakni mengeluarkan zakat dengan uang senilai setengah sho’ gandum (2 Kg. Gandum).\rReferensi\r1.…فتح المعين - (ج 4 / ص 217)…2.…الفواكه العديدة في المسائل المفيدة\r3.…حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي (235/1) : أحمد بن محمد الصاوي المالكي …4.…[ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، 2/366]\r?… فتح المعين - (ج 4 / ص 217)\rفائدة إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له عمل بالأول الإنتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"(قوله: لزمه التمذهب) أي المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الاربعة.(قوله: إذا تمسك العامي) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره سم عند قول التحفة قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له الخ. فانظره إن شئت. (قوله: لا غيرها) أي غير المذاهب الاربعة، وهذا إن لم يدون مذهبه، فإن دون جاز كما في التحفة ونصها: يجوز تقليد كل من الائمة الاربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة، يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك. اه. (قوله: ثم له) أي ثم يجوز له الخ. قال ابن الجمال: (إعلم) أن الاصح من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق. اه\r.(قوله: وإن عمل بالاول) أي بالمذهب الاول كمذهب الشافعي.(قوله: الانتقال إلى غيره) أي غير الاول بالكلية: كأن ينتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما. (قوله: أو في المسائل) أي أو الانتقال في بعض مسائل لغير مذهبه. (وقوله: بشرط الخ) مرتبط به: أي يجوز له أن يقلد في بعض المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص. (قوله: بأن يأخذ الخ) تصوير لتتبع الرخص.(قوله: فيفسق به) أي بتتبع الرخص، وهذا ما جرى عليه ابن حجر. أما ما جرى عليه الرملي فلا يفسق به، ولكنه يأثم، كما مر.\r?…الفواكه العديدة في المسائل المفيدة\rويجوز لمن قلد مجتهدا، كمالك، وأبي حنيفة،والشافعي، وأحمد أن يقلد إماما آخر في بعض المسائل،كأن يقلد الشافعي في عدم النقض للوضوء، وأبا حنيفةمثلا في تأخير النية في الصوم إلى الزوال.\r?…حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي (235/1) : أحمد بن محمد الصاوي المالكي","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"(أو) دفع (جنساً) مما فيه الزكاة ( عن غيره) مما فيه زكاة لم تجزئه كأن دفع ماشية عن حرث أو عكسه ومراده بالجنس: ما يشمل الصنف، فلا يجزئ تمر عن زبيب ولا عكسه. ولا شيء من القطاني عن آخر، ولا زيت ذي زيت عن آخر، ولا شعير عن قمح أو سلت أو ذرة أو أرز. (إلا العين) ذهباً أو فضة يخرجها ( عن حرث وماشية) بالقيمة ( فتجزئ بكره) أي مع كراهة. وهذا شامل لزكاة الفطر.\r?… رد المحتار (ج 2/ص 366)\rوفي ارتفاع الخلاف بما ذكر تأمل فإذا المتبادر من اعتبار نصف الصاع بالوزن عند أبي حنيفة اعتبار وزن البر ونحوه مما يريد اخراجه لاعتباره بالماش والعدس.\rوالظاهر أن اعتباره بهما مبني على رواية محمد، وأن الخلاف متحقق وعن هذا ذكر صدر الشريعة في شرح الوقاية أن الاحوط تقدير الصاع بثمانية ارطال من الحنطة الجيدة؛ لأنه إن قدر بالماش يكون اصغر ولا يسع ثمانية ارطال من الحنطة؛ لأنه اثقل منها وهي اثقل من الشعير، فالمكيال الذي يملأ بثمانية ارطال من الماش يملأ بأقل من ثمانية ارطال من الحنطة الجيدة المكتنزة. اهـ.\rB.…Jika tidak, bagaimana solusi untuk melegalkan zakat fitrah menggunakan uang yang senilai 2,5/2,7 kg beras?\rJawaban\rGugur\rReferensi\rIdem\r4.…Kontroversi Maskot STQH | FM C\rDeskripsi Masalah:","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka resmi dipolisikan oleh Forum Pemuda Bela Islam (FPBI) di Ditreskrimum Polda Sultra, Selasa (7/10/2025). Laporan dilayangkan ke polisi lantaran Menteri Agama dan Gubernur Sultra diduga melakukan penistaan agama lewat maskot Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Nasional ke-28 di Kota Kendari.Maskot itu dianggap melecehkan agama Islam karena bergambar satwa endemik Sultra yakni Anoa mengenakan hijab dan memeluk kitab suci Al Qur’an serta Hadist.\rMenteri Agama dan Gubernur Sultra sebagai panitia pelaksana, pihak yang dianggap bertanggung jawab soal pengadaan maskot tersebut.“Bagaimana kemudian Al Qur’an dan Hadist disimbolkan pada hewan. Ini penistaan bagi kami sebagai pemeluk agama Islam,” ujar Ketua FPBI, Sulkarnain. Selain Menteri Agama dan Gubernur Sultra, FPBI juga turut melaporkan event organizer dan panitia pelaksana ke polisi. Ia meminta masyarakat agar mengawal laporan polisi tersebut. Ketua FPPI, Sulkarnain, menyatakan pihaknya tidak menentang kegiatan keagamaan, namun menilai penggunaan hewan sebagai simbol atau maskot dalam ajang tilawah nasional tersebut tidak pantas dan berpotensi menodai nilai-nilai Islam. Namun langkah tersebut justru memicu perdebatan di media sosial. Banyak netizen menilai laporan FPPI terlalu berlebihan dan tidak berdasar.","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Mereka menegaskan bahwa penggunaan maskot hewan dalam acara keagamaan bukanlah bentuk penistaan agama, melainkan bagian dari inovasi dan daya tarik dakwah yang bersifat edukatif. Salah satu akun di media sosial (@bung_hatta1990) menyuarakan pendapatnya dengan menulis, \"Isu penggunaan maskot hewan dalam Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) sempat menuai polemik. Sebagian pihak menilai hal itu menodai kesakralan kegiatan keagamaan, namun tudingan tersebut tidak memiliki dasar kuat, baik secara ajaran Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam Islam, ukuran utama suatu perbuatan adalah niatnya. Selama maskot tidak disembah, tidak dijadikan simbol suci, dan tidak digunakan untuk mengolok ajaran agama, maka penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat.\rMaskot justru dapat menjadi sarana edukatif dan daya tarik dakwah yang positif bagi masyarakat. Secara hukum, Pasal 156a KUHP menyebut penistaan agama hanya terjadi jika ada unsur kesengajaan menghina agama. Fakta penggunaan maskot STQH sama sekali tidak mengandung niat demikian. Bahkan, hal ini sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin kebebasan berekspresi sepanjang tidak melanggar moral dan ketertiban umum. Karena itu, penggunaan maskot hewan dalam STQH tidak bisa dianggap sebagai penistaan agama, melainkan sebagai bentuk inovasi dakwah yang kreatif dan kontekstual, selama tetap menjaga adab dan kesakralan kegiatan.\"\rPertanyaan :\ra.…Apakah Hal tersebut bisa dianggap penistaan agama?\rJawaban;","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"…Tidak dianggap penistaan agama, Dikarenakan gambar diatas hanya sebuah visualisasi alquran yang tujuannya hanya sebagai identitas maskot perlombaan saja, selain itu secara urf tidak terjadi ihanah dalam gambar tersebut.\rReferensi\r1.…[الجمل ,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ,1/82]…2.…فتاوى الأزهر - (7/ 477)\r?… الجمل ,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( ج 1/ص 82)\r(فرع) لو كان بيده خاتم عليه لفظ الجلالة واستنجى بها بحيث تصيب النجاسة اسم الله حرم هذا إن قصد بنقش الجلالة التبرك فإن قصد مجرد تمييز الخاتم فهو نظير ما لو وسم نعم الصدقة بلفظ الجلالة وقد دل كلامهم على جوازه، وإن كانت تتمرغ في النجاسات وعللوه بأنه إنما قصد به التمييز فلو ذكر مع لفظ الجلالة ما يصرفها إلى التبرك كأن نقش عليه عبد الله فينبغي الامتناع هكذا قرره م ر.\rوفي الناشري بعضه وقد يتجه التحريم هنا مطلقا ويفرق بأن الوسم مطلوب وبأن التنجيس غير محقق وقد لا يوجد وبأنه يفرق بين التنجيس والتعريض للتنجيس، ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه ولو تختم في يساره بما عليه معظم لؤنزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الإسنوي وغيره انتهى، ثم أطلق م ر الحرمة آخرا اهـ سم. (قوله: كاسم نبي) أي، وإن لم يكن رسولا وكذا الملائكة سواء عامتهم وخاصتهم وكل اسم معظم مختص، أو مشترك، وقصد به المعظم أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه وإلا فالمكتوب له ولو تختم في يساره بما عليه معظم وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الإسنوي وغيره اهـ شرح م ر.\r?… فتاوى الأزهر - (7/ 477)","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"تحدث العلماء عن مظاهر تكريم القرآن والمصحف الذي يحويه فأمروا بالطهارة عند مسه وحمله، وذلك له موضع لتفصيله، ومن مظاهر التكريم عدم وضعه تحت الوسادة عند النوم، أو وضع أمتعة أو كتب فوقه، أو عمل أى شيء يعتبر عرفا إهانة له، بل جاء في كتاب \" المصاحف \" لابن أبى داود أن وضع المصحف على الأرض غير لائق وأورد فى ذلك أثرًا لم يبين درجته من القبول والرفض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيمن وضع كتابا من ذكر الله في الأرض لعن الله من فعل هذا لا تضعوا ذكر الله في غير موضعه \". وهذا في وضع المصحف بغير نية الاحتقار والإهانة، أما عند هذه النية فهو محرم بالإجماع بل قال أكثر العلماء إن من احتقر أو استهزأ بكتاب الله فهو كافر. وقد تكون لغير ذلك، ولا نستطيع أن نجزم برأى فيه.\rJALSAH TALISAH\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…K. Sulaiman\r2.…KH. Chadziqun Nuha\r3.…KH. Asyhar Shofwan\r4.…K. M. Anas\r5.…K. Abdul Manan\r6.…KH. Masruhan\r1.…Ust. Hanif Abdul Ghofir\r2.…Ust. Ali Romzi\r3.…Ust. Makhshush Izzi Arifin\r4.…Ust. H. Fadil Khozin\r5.…Ust. Ahmad Thohar\r6.…Ust. Moh. Kholil\r7.…Ust. Ufi Biahdikal Haq\r8.…Ust. Abdul Ghofar\r9.…Ust. Hamim Shidqi…Ust. Hasan Faradis\r……NOTULEN\r……1.…Ust. M. Taba Alainal Adzim\r2.…Ust. M. Sayyidul Kaunain\r5.…Laki-Laki Tidak Bercerita - Menimbang Saran Psikologi dan Batasan Syariat | PP. HMC Lirboyo\rDeskripsi Masalah :\rBelakangan ini, jagat media sosial diramaikan dengan meme-meme yang menyentil kehidupan emosional laki-laki. Ungkapan seperti :\r?…\"Laki-laki tidak bercerita tapi bengong sebelum berangkat kerja.\"\r?…\"Laki-laki tidak bercerita tapi langsung pindah alam.”\r?…\"Laki-laki tidak bercerita tapi pikirannya berubah jadi rambut uban.\"","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"Meskipun dikemas dengan nada humoris, pesan yang disampaikan mencerminkan realitas sosial yang kompleks, terutama terkait ekspektasi budaya terhadap laki-laki yang selalu dituntut untuk kuat, tangguh, dan tidak emosional. Dalam budaya patriarki , laki-laki sering ditempatkan dalam posisi yang mengharuskan mereka menekan perasaan, menyembunyikan kelemahan, dan menahan tangis, karena \"Curhat\" kerap dianggap sebagai bentuk kelemahan.\rA.…Pandangan Psikologi: Emosi yang Tak Tersalurkan\rDalam ilmu psikologi, memendam emosi tanpa penyaluran dalam waktu yang lama dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Gangguan seperti stres kronis, kecemasan, bahkan depresi, dapat muncul akibat tekanan emosional yang tidak pernah dilepaskan secara sehat. Proses mengungkapkan perasaan secara verbal kepada orang lain, yang dikenal sebagai venting atau catharsis, merupakan salah satu bentuk pelepasan emosi yang efektif. Psikiater dr. Jiemi Ardian, Sp.KJ., juga menyatakan bahwa proses ini dapat membantu individu meredakan ketegangan psikologis dan mencegah akumulasi stres yang berlebihan.\r\"Bercerita adalah cara alami bagi seseorang untuk meredakan dan melepaskan emosinya. Ketika laki-laki tidak memiliki ruang untuk bercerita, mereka cenderung memikul beban emosional yang lebih besar.”","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Aktivitas bercerita bukan hanya menjadi sarana pelampiasan emosi, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan perspektif baru, validasi emosi, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, keberadaan ruang aman bagi laki-laki untuk berbicara tentang dirinya menjadi penting sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental kolektif.\rB.…Tinjauan Syariat Islam: Bercerita dengan Etika\rNamun, dalam perspektif syariat Islam, tidak semua bentuk bercerita dibenarkan. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan individu serta pentingnya menjaga rahasia. Ada dua prinsip utama yang menjadi batasan dalam aktivitas bercerita, yaitu :\r?…Ghibah \"الغيبة\"(menggunjing): Menyebutkan keburukan orang lain yang jika didengar akan menyakitkan hatinya, meskipun hal tersebut benar.\r?…Ifsya'us Sirr \"إفشاء السر\" (menyebarkan rahasia): menceritakan sesuatu yang diminta untuk dirahasiakan atau yang semestinya ditutup oleh pemiliknya.\rC.…Tinjauan Nas Al-Qur’an Dan Hadis\rAllah SWT berfirman :\r\"Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang tentu sudah mati? Maka kalian merasa jijik” (QS. Al-Hujurat: 12)\rRasulullah SAW juga bersabda :\r\"Tahukah kalian apa itu ghibah?\" Mereka berkata, \"Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.\" Beliau bersabda, \"Engkau menyebutkan tentang saudaramu sexuatu yang ia tidak suka.\" Lalu ditanya, \"Bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar?\" Beliau menjawab \"Jika benar, maka engkau telah menggunjingnya. Jika tidak benar, berarti engkau telah memfitnahnya.\" (HR. Muslim)","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"Syekh Nawawi al-Bantani dalam Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa ghibah tetap haram, kecuali dalam enam keadaan yang bersifat darurat, yaitu: (1) mengadukan kezaliman, (2) meminta fatwa, (3) memberi peringatan, (4) memberikan nasihat, (5) identifikasi, dan (6) memperingatkan pelaku maksiat secara terbuka. Itupun harus disampaikan kepada pihak yang berwenang atau memiliki kapasitas untuk memberikan solusi, bukan kepada sembarang orang.\rKonflik nilai pun muncul: di satu sisi, bercerita secara emosional dapat menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kesehatan mental dan jiwa seseorang. Namun di sisi lain, aktivitas bercerita juga berpotensi mengarah pada perilaku lisan yang dilarang oleh syariat, terutama jika isi cerita menyudutkan pihak lain, membuka aib, atau menyebarkan rahasia.\rDalam perspektif Maq??id al-Syar?‘ah, Islam tidak hanya menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama, tetapi juga memelihara keselamatan akal (hif? al-‘aql) dan jiwa (hif? al-nafs). Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting: apakah aktivitas bercerita sebagai sarana melepaskan tekanan jiwa dapat diposisikan sebagai kebutuhan (??jah) yang dapat ditoleransi oleh syariat, selama dilakukan dalam batas-batas tertentu serta dengan niat dan cara yang benar ?\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum bercerita tentang masalah pribadi yang melibatkan orang lain (seperti pasangan, mertua, atasan) ketika tujuannya hanya untuk melegakan perasaan berdasarkan anjuran dari para psikolog, bukan untuk mencari solusi atau fatwa?\rJawaban:","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"Hukumnya diperbolehkan selama tidak terdapat unsur Ifsya'us Sirr \"إفشاء السر\" (mengungkap rahasia orang lain) atau Ghibah \"الغيبة\"(menggunjing), kecuali pada kondisi yang diperbolehkan, seperti mengadukan tindakan zalim (menurut syara’) yang dilakukan orang lain terhadap dirinya.\rReferensi\r1.…التحرير والتنوير (56)…2.…دار الإفتاء المصرية المفتي شوقي إبراهيم علام (3/ 99، ط.).\r3.…البريقة المحمدية ج ? ص ???…\r?… التحرير والتنوير (56)\rلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (سُورَة النِّسَاء)148\rوَالْمُرَادُ بِالْجَهْرِ مَا يَبْلُغُ إِلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ إِذْ لَيْسَ السّرُّ بِالْقَوْلِ فِي نَفْسِ النَّاطِقِ مِمَّا يَنْشَأُ عَنْهُ ضُرٍّ. وَتَقْيِيدُهُ بِالْقَوْلِ لأَنَّهُ أَضْعَفُ أنواع الأذى فيُعْلَمُ أنَّ السُّوءَ مِنَ الْفِعْلِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا.وَاسْتَثْنَى مَنْ ظُلِمَ فَرَخَّصَ لَهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ. وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ فَاعِلُ الْمَصْدَرِ الْمُقَدَّرِ الْوَاقِعِ فِي سِيَاقِ النَّفْي الْمُفِيدُ لِلْعُمُومِ، إِذِ التَّقْدِيرُ : لا يُحِبُّ اللَّهُ جَهْرَ أَحَدٍ بِالسُّوءِ، أَوْ يَكُونُ الْمُسْتَثْنَى مُضَافًا مَحْدُوفًا، أَي إِلَّا جَهْرَ مَنْ ظُلِمَ، وَالْمَقْصُودُ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ قُضِيَ فِي الْكَلَامِ حَقُّ الْإِيجَازِ.","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"وَرَخَّصَ اللهُ لِلْمَظْلُومِ الْجَهْرِ بِالْقَوْل السيء لِيَشْفِي غَضَبَهُ، حَتَّى لا يَتُوبَ إِلَى السَّيْف أَوْ إِلَى الْبَطْشِ بِالْيَد ففِي هَذَا الْإِذْنِ تَوْسِعَةً عَلَى مَنْ لا يَمْسِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ لِحَاق الظلم به، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا هُوَ الْاحْتِرَاسُ فِي حُكْمِ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ. وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى الْإِذْنِ الْمَظْلُوم في جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْجَهْرِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُوَ مَخْصُوص بِمَا لَا يَتَجَاوَزُ حَدَّ التَّظْلُّمِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ظَالِمِهِ، أَوْ شِكَايَةَ ظُلْمِهِ: أَنْ يَقُولَ لَهُ: ظَلَمْتَنِي، أَوْ أَنْتَ ظَالِمٌ وَأَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ إِنَّهُ ظَالِمٌ. وَمِنْ ذَلِكَ الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِ جَهْرًا لِأَنَّ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ إِعْلَانٌ بِظُلْمِهِ وَإِحَالَتِهِ عَلَى عَدْلِ اللهِ تَعَالَى، وَنَظِيرُ هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، وَذَلِكَ مَخْصُوصُ بِمَا لَا يُؤَدِّي إلى القذف، فَإِنَّ دَلائل النهي عَنِ الْقَدْفِ وَصِيَانَةَ النَّفْسِ مِنْ أنْ تَتَعَرَّض لحد القذف أو تعزيز الغيبة قَائِمَةً فِي الشَّرِيعَةِ. فهذا الاسْتِثْنَاءُ مُفِيدٌ إِبَاحَةَ الْجَهْرِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ جَانِبِ الْمَظْلُومِ فِي جَانِبِ ظَالِمِهِ وَمِنْهُ مَا فِي الْحَدِيثِ مَطَلُ الْغَنِي ظُلْمٌ أَي فَلِلْمَمْطُولِ أَنْ يَقُولَ: فُلَانٌ مُمَاطِلٌ وَظَالِمٌ\r?… دار الإفتاء المصرية المفتي شوقي إبراهيم علام (3/ 99، ط.).","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"حديث الإنسان مع غيره بما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله وهو ما يسمى بالتنفيس عن النفس أو نُطلق عليه \"الفضفضة\"، لا يدخل في معنى الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان من قبيل الاستشارة؛ لإيجاد الحلول من أهلها وإلا فلا ينبغي، ويكون ممنوعًا حينئذٍ؛ فقول الإنسان فلان ظلمني أو آذاني أو غير ذلك: قائم مقام قوله ماذا أفعل؟ أو كيف أتصرف؟\rوكلُّ هذا جائز شرعًا، لكن بشرط أن يقتصر على ما يحقق المطلوب ولا يتعدَّى؛ فيقع في دائرة اللغو الذي لا فائدة منه؛ واللغو: مصدر لغا يلغو ويَلغى، ولَغِيَ يَلغى لغًا؛ إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام، أو بما لا خير فيه، أو بما يُلغَى إثمُهُ، وهذا ليس قاصرًا على الأقوال فقط، وإنما في الأفعال أيضًا. يُنظر: \"تفسير القرطبي\r?… البريقة المحمدية (ج ?/ ص ???)","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"الثامن عشر إفشاء السر) سواء سر نفسه أو غيره سيما الواقع بين الزوجين ومن شعار الفسقة وله مفاسد كثيرة كالحقد والبغض والعداوة والنميمة وإيقاظ الفتنة إلى ان قال فهو أمانة عند المحدث أودعه إياها فإن حدث بها غيره فقد خالف أمر الله حيث أدى الأمانة إلى غير أهلها فيكون من الظالمين فيجب عليه كتمها إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق قالوا وهذا من جوامع الكلم لما في هذا اللفظ الوجيز من آداب العشرة وحسن الصحبة وكتم السر وحفظ الود والتحذير من النميمة بين الإخوان المؤدية للشنآن ما لا يخفى قال في الإحياء وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار وقال الماوردي إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه لأنه لا يخلو عن الخيانة والنميمة قال الراغب السر ضربان ثم قيل إن في رواية الحديث عروة وهو ضعيف الى ان قال قال الأحنف جنبوا مجالسكم ذكر النساء والطعام فكفى بالرجل ذما أن يكون واصفا لفرجه وبطنه فالمرأة كالرجل في حرمة إفشاء سر زوجها كأن تقول هو سريع الإنزال أو كبير الآلة ثم قيل الحديث ضعيف وقيل منكر وقيل حسن لا صحيح الى ان قال (تنبيه) إظهار السر كإظهار العورة فكما يحرم كشفها يحرم إفشاؤه وكتمان الأسرار وقد تطابق على الأمر به الملل وقالوا صدور الأحرار قبور الأسرار وقيل قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه وقيل لبعض كيف أنت في كتم السر قال أستره وأستر أني أستره\r6.…Kontroversi Tunjangan Anggota DPR RI | LPI Al Hamidy Banyuanyar\rDeskripsi Masalah :\rJAKARTA, KOMPAS.com - DPR resmi menghentikan tunjangan perumahan untuk anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan, terhitung sejak 31 Agustus 2025. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat pada Jumat (5/9/2025).","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"Dalam konferensi pers tersebut, Dasco juga melampirkan gaji dan tunjangan terbaru anggota DPR. Berikut Daftarnya :\r?…Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (melekat)\r?…Gaji Pokok : Rp 4.200.000\r?…Tunjangan Suami/Istri Pejabat : Rp 420.000\r?…Tunjangan Anak Pejabat Negara : Rp 168.000\r?…Tunjangan Jabatan : Rp 9.700.000\r?…Tunjangan Beras Pejabat Negara : Rp 289.680\r?…Uang Sidang/Paket : Rp 2.000.000\rTotal: Rp 16.777.680\r?…Tunjangan Konstitusional\r?…Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000\r?…Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000\r?…Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai\rpelaksana konstitusional Dewan : Rp 4.830.000\r?…Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan\r?…Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000\r?…Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000\r?…Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000\rTotal : Rp 57.433.000\rTotal Bruto : Rp 74.210.680\rPph 15% : Rp 8.614.950\rTake Home Pay : Rp 65.595.730\rMeski tunjangan perumahan sudah dihentikan, nominal tunjanagan yang didapat DPR dinilai masih terlalu besar, mengingat masih banyak masyarakat yang masih tergolong kurang mampu.\rPertanyaan:\rA.…Bagaimana hukum fiqih memandang pemberian tunjangan bagi anggota DPR, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk?\rJawaban:\rDiperbolehkan, selama tunjangan itu menurut pemerintah benar-benar mendatangkan maslahat untuk masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara serta tetap mengedepankan skala prioritas yang lebih penting.\rReferensi\r1.…المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 349)…2.…[أبو حامد الغزالي ,إحياء علوم الدين ,2/140]\r3.…السياسة الشرعية ج 1 ص 55…4.…","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"?… المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 349)\r(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع انواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والاجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغني ويكون قدر العطاء إلى رأى السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته\r?… إحياء علوم الدين (2/140)","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيهوفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقاً في بيت المال لكونه مسلماً مكثراً جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمراً يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج أعني العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعني من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع من الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضاً بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغني وله أن يقتصر على","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية في دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة اثني عشر ألف درهم نقرة في السنة وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء فإن خص واحدا منه بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك في السلف ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان وإنما النظر في السلاطين الظلمة في شيئين أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان والثاني أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى\r?… السياسة الشرعية (ج 1 /ص 55)\rواما المصارف فالواجب ان يبتدئ في القسمة بالأهم فالاهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم احق الناس بالفيء فانه لا يحصل الا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم او مشترك في جميع المصالح ؟ واما سائر اموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا الا ما خص به نوعا كالصدقات والمغنم\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …\r… …","part":1,"page":76}],"titles":[{"id":1,"title":"BM Al-Falah Ploso Kediri_2025","lvl":1,"sub":0}]}